49 Aturan Turunan UU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi

Selanjutnya,

31. PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

32. PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

33. PP nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

34. PP nomor 38 tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh

35. PP nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

36. PP nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

37. PP nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

38. PP nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

39. PP nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

40. PP nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selanjutnya,

41. PP nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

42. PP nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

43. PP nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

44. PP nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

45. PP nomor 49 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

Ada lima Perpres, di antaranya:

46. Perpres nomor 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

47. Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

48. Perpres nomor 11 tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

49. Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP nomor 16 tahun 2018 tentang Penfadaan Barang/Jasa Pemerintah

Presiden Jokowi memang beberapa kali dalam kesempatan berbeda menyampaikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja segera diterbitkan. Terakhir, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta juga menyampaikan hal tersebut.

Ia menekankan bahwa terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja dapat memperderas arus investasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. "Sektor investasi juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mengingat dalam waktu yang tidak terlalu lama aturan turunan dari UU Cipta Kerja akan segera disahkan," kata Arif beberapa waktu lalu.