EKBIS.CO, JAKARTA -- Produk makanan minuman halal Indonesia saat ini baru menempati peringkat keempat di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena belum optimalnya pencatatan nilai perdagangan produk halal Indonesia. Agar menjadi nomor satu di dunia, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar pencatatan data ekspor produk halal diprioritaskan.
Dia pun berencana menggelar diskusi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk membahas soal pencatatan data ekspor produk halal tersebut.
“Saya minta bantuan, teknis pencatatannya bagaimana, siapa yang harus melakukan itu. Padahal kalau betul-betul dicatat, kita justru nomor satu," ujar Kiai Ma'ruf saar menerima langsung jajaran Pengurus Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Kamis (18/03).
Arahan tersebut menanggapi masukan GAPMMI yang meminta perubahan mekanisme pendataan produk halal. Masukan tersebut, misalnya dengan menambahkan kolom halal dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) Bea Cukai. Dengan demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa mengklasifikasikan produk-produk ekspor tersebut berdasarkan halal dan nonhalal.
Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa komitmen kuat dari pemerintah untuk mendorong industri produk halal diwujudkan melalui kebijakan pembentukan kawasan industri halal dengan sistem one stop service untuk proses sertifikasi halal.
“Nantinya kita ingin layanan menyangkut sertifikasi halal supaya one stop service. Jadi, semua dilaksanakan di situ (kawasan industri halal). Dari LPH, LPPOM MUI, dan BPJPH supaya nanti berintegrasi, jadi semua urusan diselesaikan di tempat. Itu yang sedang kita upayakan. Itu sudah menjadi komitmen Kemenko Perekonomian dan juga Kementerian Perindustrian,” jelas Kiai Ma'ruf.
Di akhir pertemuan, Kiai Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan GAPMMI agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan produk halal dalam negeri, dan pada akhirnya menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.
“Di birokrasi sudah terbangun semangatnya. Saya senang sekali jika industri dan pengusaha sendiri juga harus punya semangat. Ide-ide apa saja apa dan siapa yang harus melakukan bisa dilaporkan ke Sekretariat Wakil Presiden untuk dihimpun dan ditindaklanjuti. Jangan sampai ada hambatan,” kata Kiai Ma'ruf.
