EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan berbagai tantangan yang dihadapi dunia termasuk di Indonesia, akibat pandemi Covid 19. Pertama mengenai program vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19 serta membangun herd immunity.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program vaksinasi sangat penting sebab menjadi kunci keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak Covid akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi.
“Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa Covid sudah terkendali,” ujarnya saat acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) with International Financial Institutions (IFIs) yang dikutip melalui keterangan resmi, Rabu (31/3).
Sri menjelaskan tantangan kedua mengenai pemulihan korporasi dan perbankan. Pemerintah melakukan peran untuk memulihkan kembali hubungan keduanya dengan memberikan subsidi pada tingkat bunga dan jaminan pinjaman.
“Tantangan ketiga mengenai spillover yang berasal dari kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat. US Treasury meningkat hingga 85 persen dari awal 2021, dari di bawah satu persen menjadi 1,75 persen. Tentunya ini berdampak ke seluruh dunia. Bagaimana sekarang kita mengarahkan pemulihan yang masih sangat rapuh ini,” jelasnya.
Terakhir terbatasnya ruang kebijakan fiskal seiring semakin tingginya utang dan defisit. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan reformasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Bagaimana kita akan menerapkan reformasi di tengah pemulihan. Exit policy juga menjadi sangat penting. Pemerintah dan Bank Indonesia bersama bersama-sama melakukan koordinasi dalam merancang kebijakan dan berkomunikasi kepada lembaga pemeringkat pasar. Bagaimana kita akan merancang exit policy dari situasi yang extraordinary,” ungkapnya.
Dari sisi lain, Sri Mulyani juga menyampaikan peluang yang muncul akibat pandemi Covid 19, seperti green recovery, inclusive recovery, dan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, Indonesia juga memperkuat pemulihan dengan membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) dan melakukan reformasi struktural melalui Omnibus Law Cipta Kerja.
“Jika Anda menghadapi krisis, jangan sia-siakan krisis ini. Gunakan krisis ini untuk memperdalam dan memperkuat proses reformasi,” ucapnya.
