EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pengamat Pariwisata, Taufan Rahmadi, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal tidak salah persepsi. Hal itu agar tujuan dari pariwisata halal bisa dicapai dan menghasilkan kunjungan wisatawan domestik serta mancanegara dalam jumlah besar.

"Salah satu poin penting saat menata ulang adalah bagaimana masyarakat benar-benar diberikan pengertian pariwisata halal. Jangan sampai ada bias pemahaman sehingga salah persepsi," kata Taufan kepada Republika.co.id, Senin (19/4).

Ia mengatakan, pariwisata halal merupakan servis tambahan bagi wisatawan Muslim yang membutuhkan adanya layanan halal. Hal itu pun tak menutup kemungkinan jika ada wisatawan non-Muslim yang juga membutuhkan layanan halal.

"Karena wisata halal bukan hanya untuk Muslim saja, karena intinya menghendaki adanya layanan tambahan," katanya.

Meski begitu, Taufan mengatakan, setiap destinasi tidak bisa dipaksakan untuk memberikan tambahan layanan halal. Sebab itu tergantung kebijakan dari pengelola wisata maupun target pasar yang diincar.

Menurutnya, saat ini waktu yang tepat jika ingin mengembangkan pariwisata halal dengan mengincar pasar wisatawan domestik. Pasalnya, masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berharap kunjungan wisatawan mancengara dalam jumlah besar.

"Ini harus dibarengi dengan sosialisasi, infrastruktur, dan strategi pemasarannya," ujar Taufan.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan tengah meninjau dan menata ulang secara komprehensif sektor pariwisata halal di Indonesia. Ia mengatakan, pariwisata halal harus ditekankan sebagai wisata yang ramah muslim dan merupakan servis tambahan untuk kenyamanan pengunjung.

"Masa-masa pandemi ini adalah yang terbaik untuk kita menata ulang, karena kita sudah menjadi pemenang seperti di Lombok yang sudah menjadi destinasi terbaik," kata Sandiaga.

Ia mengatakan, ada beberapa kandidat daerah lain yang potensial untuk pengembangan pariwisata halal. Di antaranya yakni Sumatra Barat, Aceh, serta Sulawesi Selatan. Menurut dia, tiga provinsi itu sangat potensial untuk pengembangan pariwisata halal.