Kamis 29 Apr 2021 12:38 WIB

Hipmi: Kementerian Investasi Beri Kepastian ke Investor

Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Investasi.

Red: Nidia Zuraya
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming.
Foto: Yogi Ardhi/Republika
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming menilai sosok Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dapat membawa perubahan iklim investasi di Indonesia.

"Bang Bahlil ini adalah Ketua Dewan Pembina BPP Hipmi yang memiliki jaringan luas, akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/4).

Baca Juga

Maming juga menilai, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Pasalnya, selama ini, ia mengaku pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antarkementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

"Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ucapnya.

Maming menambahkan, terbentuknya Kementerian Investasi bakal mendorong fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian itu nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target," tutur Maming.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement