EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung mengatasi masalah krisis iklim. Adapun komitmen ini dibuktikan dengan cukup besarnya alokasi APBN yang dikhususkan masalah-masalah iklim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan isu iklim juga menjadi prioritas pemerintah. Adapun berbagai program juga sudah tercatat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

"Kami mengalokasikan 4,1 persen dari anggaran negara kami untuk tindakan iklim. Kami melacak penggunaan anggaran agar dapat konsisten, kredibel, dan transparan mengenai sumber daya yang diperlukan untuk memberikan kontribusi," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Asian Development Bank Annual Meeting dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis (6/5).

Sri Mulyani menjelaskan sederet upaya dalam mengatasi masalah lingkungan yang kini tengah dilakukan seperti menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam hal menjaga hutan, sekaligus untuk meminimalisir pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan dari sisi fiskal, penggunaan instrumen investasi seperti green bonds juga menjadi upaya lainnya. Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan Paris agreement, Indonesia saat ini tengah menyiapkan mekanisme pasar karbon.

"Kami juga berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait siapa yang akan mengatur dan mengontrol serta memantau mekanisme ini, mekanisme pasar karbon yang cukup kredibel," ucapnya.

Terakhir, menyiapkan regulasi sektor keuangan dengan memperhitungkan pembiayaan jangka panjang dan memperhatikan masalah iklim.

"Saya juga sangat optimistis bahwa kita dapat dan akan mampu merancang pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, sekaligus menangani masalah perubahan iklim dengan cara yang kredibel dan akuntabel," ucapnya.