Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal dalam memandu acara mengantarkan agar Rakor lebih fokus melihat kendala-kendala di daerah terkait yang belum terutilisasi. Rizal meminta agar komunikasi dengan Ditjen Migas KESDM ditingkatkan, inventarisasi jenis pelanggan, data konsumen sesuai kelasnya sehingga income daerah meningkat, juga bisa memindahkan meter sesuai kondisi. Termasuk pemindahan aset ke badan usaha. Rizal memcontohkan di Jateng Pertamina bisa menerima pelimpahan aset pipa 8 inch sepanjang belasan km. Menurutnya BUMD bisa hidup jika revenu meningkat.
Sesi dialog berlangsung menarik, Wakil dari Kabupaten /Kota masing-masing menyampaikan kondisi riil di daerahnya, termasuk kondisi dimana instalasi terpasang, tetapi jaringan distribusi belum ada, sebaliknya ada juga yang aliran gas kondisi terlalu kecil sehingga tidak mencapai titik nyala kompor, ada juga sebagian masyarakat yang takut menggunakan jargas.
Yang menarik dari Prabumulih menceritakan, dari awal BUMD dilibatkan untuk investasi mulai dari 3M, juga kompaknya eksekutif dan legislatif sehingga bersama-sama mengatasi masalah, termasuk masalah galian timbunan sebagai resiko pengerjaan jargas jauh hari diberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan Kepala BPH Migas menimpali, mengisahkan Prabumulih yang sampai mengancam Komisi VII DPRRI jika tidak ada kuota jargas setiap tahunnya, gas dari Prabumulih akan distop keluar. Yang akhirnya bisa meyakinkan baik Komisi VII DPR RI maupun pemerintah.
Kepala BPH Migas menambahkan bahwa 3,5 juta sambungan rumah dengan waktu yang tinggal 2,5 tahun lagi perlu strategi khusus.KPBU 2022 baru ada kajian, sementara 2023 sudah sibuk persiapan pemilu. Saat ini yang tepat, Sumsel mesti berjuang maksimal untuk dapatkan APBN, tentu untuk RT1, sementara untuk RT 2 dan PK 2 dengan pola investasi Badan Usaha. PT PGN diminta agar membantu, seiring perubahan aturan BPH Migas nomor 4 tahun 2021. Ada selisih kisaran 4 ribuan dari harga tabung, sehingga bisa disiasati untuk margin bisnis dengan harga tetap di bawah LPG tabung. Ifan berharap, semoga Rakor ini menjadi upaya percepatan pembangunan infrastruktur Jargas agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung sebagai wujud energi yang berkeadilan.
