Untuk mendukung transformasi BUMN tersebut, Erick juga ingin membangun project management office (PMO) agar seluruh database yang ada di BUMN bisa menjadi satu dan bisa melihat pembukuan atau keperluan modal belanja (capex) yang tidak diperlukan. Seperti apa yang dilakukan terhadap PLN ataupun di Telkom.
"Kalau kita lihat Telkom, salah satu profitabilitas yang naik itu bagaimana capex kita tetap tekan," lanjut Erick.
Erick berharap DPR mendukung tambahan anggaran Rp 33,34 miliar sehingga total kebutuhan yang diperlukan untuk Kementerian BUMN sebesar Rp 244,8 miliar.
"Saya mengharapkan dukungan ini bisa menjadi realita tentu dengan segala kerendahan hati, insyaAllah kepercayaan ini kita akan lakukan secara maksimal dengan anggaran yang bisa terkontrol dengan baik," kata Erick menambahkan.
