EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan sejumlah hal yang harus diwaspadai terkait asumsi makro dalam RAPBN 2022. Hal ini termasuk fluktuasi harga komoditas hingga kondisi perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga minyak dan harga komoditas serta lainnya juga anggaran pendapatan dan belanja (APBN) pemerintah pada tahun depan.

"Pertama yang mungkin akan menjadi dinamika, yang harus kita pertimbangkan tadi harga komoditas, ini masih akan bergerak terus," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR seperti dikutip Rabu (9/6).

Selain itu, menurutnya, situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China, serta implikasinya terhadap perekonomian global juga harus diwaspadai.

"Terjemahannya dalam asumsi makro kita adalah nilai tukar, dan rentangnya yang kita sampaikan cukup lebar, inflasi dalam negeri dan suku bunga," ucapnya.

Berikut rincian asumsi makro dan target pembangunan yang disepakati Komisi XI DPR dan pemerintah antara lain:

Asumsi Dasar Makro 2022

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen sampai 5,8 persen

2. Inflasi: dua persen sampai empat persen

3. Tingkat bunga SUN 10 tahun: 6,32 persen sampai 7,27 persen

4. Nilai tukar rupiah: Rp 13.900 sampai Rp 15.000 per dolar AS

Target Pembangunan

1. Tingkat pengangguran terbuka: 5,5 persen sampai 6,3 persen

2. Tingkat kemiskinan: 8,5 persen sampai sembilan persen

3. Gini rasio: 0,376 sampai 0,378

4. Indeks pembangunan manusia: 73,41 sampai 73,4

Indikator Pembangunan

1. Nilai tukar petani (NTP): 103 sampai 105

2. Nilai tukar nelayan (NTN): 104 sampai 106

Sementara itu Pimpinan Panja Kebijakan Pendapatan Negara dalam Rangka Pembahasan KEM-PPKF Tahun Anggaran 2022 Fathan mengungkapkan target penerimaan negara disepakati Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun pada 2022. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2022 sebesar Rp 322,4 triliun sampai Rp 363,1 triliun. Kemudian, dana hibah ditargetkan sebesar Rp 1,8 triliun sampai Rp 3,6 triliun tahun depan.