EKBIS.CO, JAKARTA -- Literasi wakaf tunai di kalangan Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dinilai masih rendah. Hal ini salah satunya terlihat dari partisipasi ASN/PNS/TNI/Polri dalam Cash Waqf Linked Sukuk SWR002 yang baru saja ditetapkan total sebesar Rp 24,14 miliar.
Menurut keterangan pers Kemenkeu, penjualan SWR002 telah menjangkau 591 wakif di seluruh provinsi di Indonesia. Dari Rp 24,141 miliar total penjualan, sebesar Rp 15,661 miliar berasal dari wakif individu yang berjumlah 588 wakif. Sementara total wakif institusi yakni tiga institusi yang mengumpulkan sebesar Rp 8,480 miliar.
Profesi Pegawai Swasta mendominasi pemesanan dari wakif individu, baik dari sisi nominal pemesanan sebesar Rp 8,33 miliar atau 53,18 persen yang jumlahnya 334 orang atau 56,80 persen. Sementara partisipasi dari kategori ASN/TNI/Polri baru 64 wakif dengan jumlah Rp 1,24 miliar, padahal jumlahnya mencapai jutaan.
"Wakif yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta merupakan kelompok wakif individu baru terbesar dengan porsi 58,77 persen, diikuti oleh profesi ASN/TNI/Polri sebesar 10,26 persen," demikian keterangan Kemenkeu.
Sehingga tingkat literasi wakaf tunai di kalangan ASN/TNI/Polri dinilai masih sangat rendah padahal termasuk golongan berpendidikan dan memiliki dana. Termasuk di antaranya para pejabat termasuk anggota DPR dan para pejabat BUMN.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman sendiri mengatakan, sosialisasi sudah dilakukan di berbagai kalangan, termasuk ASN juga BUMN. Edukasi dan sosialisasi yang masif telah berhasil meningkatkan penghimpunan hingga 62 persen dibandingkan SWR001.
"Marketing dan edukasi sosialisasi secara masif dilakukan melibatkan Kantor Pusat/Vertikal Kemenkeu, BUMN, kampus, dan organisasi/komunitas Islam, juga memanfaatkan momen Ramadhan dalam masa penawaran," kata Luky kepada Republika, Rabu (9/6).
Selain itu, peningkatan penghimpunan juga karena penambahan jumlah mitra distribusi dan pemesanan pembelian yang dapat dilakukan secara online dan offline. Kemudahan akses ini diupayakan agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.
