EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi anggaran subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 59,5 triliun pada semester satu 2021. Adapun realisasi ini setara 53,84 persen dari alokasi pagu APBN 2021 sebesar Rp 110,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi BBM dan LPG lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tercatat realisasi penyaluran sebesar Rp 34,3 triliun atau 60,3 persen dari pagu sebesar Rp 56,9 triliun.
“Realisasi ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 25,4 triliun. Namun secara persentase pagu masih tertinggal dari tahun lalu,” ujarnya berdasarkan bahan paparan saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR seperti dikutip Selasa (13/7).
Menurutnya pada tahun lalu realisasi BBM dan LPG mencapai 61,7 persen dari pagu sebesar Rp 41,1 triliun.
“Realisasi subsidi BBM dan LPG lebih tinggi (dari tahun lalu) termasuk pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya Rp 6,8 triliun,” ucapnya.
Sedangkan realisasi penyaluran subsidi listrik sebesar Rp 25,2 triliun pada semester satu 2021. Adapun jumlahnya setara 47,1 persen dari pagu sebesar Rp 53,6 triliun.
“Realisasinya juga lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 22,9 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp 54,5 triliun,” ucapnya.
Menurutnya realisasi subsidi listrik lebih tinggi karena sudah termasuk realisasi diskon listrik bagi rumah tangga dan UMKM Rp 5,5 triliun.
Dari sisi lain, pemerintah turut mencatat realisasi penyaluran subsidi non energi sebesar Rp 20,4 triliun pada semester satu 2021. Adapun jumlahnya baru 31,48 persen dari pagu Rp 64,8 triliun.
Realisasinya berasal dari penyaluran subsidi pupuk sebesar Rp 5,2 triliun, bunga KUR sebesar Rp 8 triliun, penjaminan UMKM, korporasi dan BUMN sebesar Rp 800 miliar, dan subsidi pajak sebesar Rp 5 triliun. Kendati begitu, pemerintah memperkirakan realisasi penyaluran subsidi non energi bakal bengkak hampir dua kali lipat sebesar Rp 1201, triliun.
“Hal ini karena ada peningkatan anggaran sejumlah program subsidi PEN, seperti untuk subsidi bunga KUR, bunga UMKM, penjaminan UMKM, korporasi, dan BUMN, hingga pajak ditanggung pemerintah,” kata dia.
