EKBIS.CO, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengintegrasikan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV (Persero) dipastikan akan membuat operasional tol laut semakin optimal. Dengan bersatunya Pelindo akan semakin menyelaraskan infrastruktur tol laut dari barat hingga ke timur Indonesia.
"Adanya integrasi Pelindo akan memudahkan koordinasi pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk bisa mengakomodasi kapal-kapal berukuran besar," kata EVP Sekretariat Perusahaan Pelindo II Ali Mulyono kepada Republika.co.id, Selasa (14/9).
Terlebih, Integrasi Pelindo memiliki misi untuk mewujudkan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ali menuturkan, tujuan integrasi Pelindo juga untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan. "Integrasi Pelindo akan memudahkan koordinasi antar pelabuhan untuk optimisasi konsep hub and spoke dalam mengoptimalkan program tol laut," ungkap Ali.
Dia menjelaskan, salah satu dari lima pilar Indonesia Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Hal tersebut dilakukan dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Untuk itu, menurutnya, penggabungan Pelindo diharapkan turut mempercepat implementasi pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Khususnya dalam program tol laut yang dicanangkan Jokowi.
Salah satu tujuan program tol laut yakni menyediakan layanan pelayaran kargo berjadwal dengan kapal berukuran tiga ribu hingga 3.500 twenty foot equivalent units (TEUs) melalui pelabuhan-pelabuhan utama dari barat hingga ke timur Indonesia. Cakupan titik-titik pelabuhan utamanya yakni Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Ambon.
"Untuk mengakomodasi kapal-kapal besar, maka kedalaman kolam pelabuhan butuh hingga minus 12 meter," ujar Ali.
Untuk itu, dengan terintegrasinya Pelindo maka standarisasi di setiap pelabuhan yang ada di Indonesia akan mendukung operasional tol laut. Salah satunya dalam mengakomodasi kapal besar yang membutuhkan kedalaman kolam dermaga berstandar.
Direktur Utama Pelindo II sekaligus Ketua Organizing Committee Integrasi Pelindo Arif Suhartono mengatakan integrasi Pelindo akan menciptakan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan dengan standarisasi operasional untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Saat ini biaya logistik nasional masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yakni sekitar 23 persen dari total Gross Domestic Product (GDP) Indonesia.
"Biaya logistik yang mahal disebabkan oleh operasi dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal," tutur Arif.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo I Prasetyo mengharapkan integrasi Pelindo dapat memiliki kendali strategis yang lebih baik serta sistem operasional pelabuhan yang terstandar. Selain itu juga dapat memperkuat keuangan perusahaan dan meningkatkan produktivitas SDM.
"Standarisasi pelayanan akan berdampak pada efisiensi biaya logistik dan peningkatan kepuasan pelanggan," ujar Prasetyo.
Wakil Menteri II Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wiroatmodjo menilai hub and spoke yang saat ini diberlakukan dalam operasional tol laut masih perlu dimaksimalkan lagi. Dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR pada Juni 2021, Kartika menuturkan perencanaan alur laut antara Pelindo I-IV dengan Kemenhub perlu lebih disinkronkan lagi.
"Mungkin dengan integrasi Pelindo bisa disinkronkan proses hub dan spoke sehingga biaya lebih murah," tutur Kartika.
Kartika menyebut, saat ini tantangan yang paling terasa dari operasional tol laut yaitu pemenuhan muatan balik. Hal tersebut menurut Kartika membuat biaya logistik kian mahal.
"Itu akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan ditajamkan lagi dengan Pelni dan ASDP," ujar Kartika.
Melancarkan Distribusi Barang Tol Laut
EVP Sekretariat Perusahaan Pelindo II Ali Mulyono mengatakan secara umum, salah satu manfaat dari penggabungan Pelindo yakni standarisasi proses bisnis dan pelayanan. Hal tersebut menurutnya dapat menciptakan kemudahan bagi pelaku industri dalam hal operasional seperti proses penjadwalan, billing, dan pengangkutan.
"Standardisasi ini akan mempersingkat waktu sandar kapal yang akan berdampak pada kelancaran distribusi barang sebagai salah satu tujuan keberadaan konsep tol laut," ungkap Ali.
Ali mengatakan, dengan layanan pelabuhan yang terstandar di bawah satu komando maka akan lebih efisien. Sebab, kata Ali, waktu yang dihabiskan kapal di pelabuhan relatif lebih singkat.
Dia menjelaskan, tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.
"Diharapkan terwujudnya pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia," tutur Ali.
Selain itu, Ali mengatakan integrasi Pelindo juga akan membuat layanan pandu menjadi lebih terstandar. Dia menuturkan, proses bongkar muat kontainer hingga barang meninggalkan terminal pelabuhan pada akhirnya berdampak kepada penurunan biaya logistik secara bertahap.
"Adanya satu sistem layanan kepelabuhan yang terintegrasi juga memudahkan prosedur dan proses pengurusan administrasi jasa pelabuhan yang digunakan," ujar Ali.
Tol Laut Membutuhkan Fasilitas Pelabuhan Memadai
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni saat ini kembali dipercaya pemerintah untuk mengoperasikan sebanyak sembilan trayek kapal tol laut pada 2021. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Yahya Kuncoro mengatakan dalam menjalankan tol laut, Pelni mengajak setiap pihak untuk saling berpartisipasi aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing.
"Hal ini penting dilakukan mengingat tol laut ini sangat diperlukan di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) sehingga dibutuhkan fasilitas pelabuhan yang memadai," kata Yahya kepada Republika.co.id, Selasa (14/9).
Yahya menjelaskan, fasilitas pelabuhan yang memadai dibutuhkan untuk memaksimalkan operasional tol laut. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan spesifikasi kapal tol laut yang berbeda dengan kapal penumpang.
Untuk itu, Yahya menegaskan, Pelni sangat mendukung terintegrasinya Pelindo. "Pelni yang bergerak dalam bidang pelayaran dan logistik maritim tentu mendukung kebijakan tersebut, termasuk program tol laut yang diamanahkan kepada perusahaan," jelas Yahya.
Yahya menambahkan, dari sembilan trayek tol laut, rute dengan produksi tertinggi pada semester I 2021 ditempati oleh Kapal Motor (KM) Lognus 5 (T-10) dengan total 1.580 TEUs selama periode Januari hingga Juni. Trayek T-10 sendiri melayani rute Tanjung Perak-Tidore-Morotai-Galela-Maba/Buli-Weda-Tanjung Perak.
Trayek tol laut dengan padat muatan selanjutnya adalah KM Logistik Nusantara 3 (T-15) yang menyumbang sebanyak 1.058 TEUs muatan. Trayek T-15 berlayar dengan rute Tanjung Perak-Makassar-Jailolo-Morotai-Tanjung Perak.
Memaksimalkan Konsep Hub and Spoke
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub (Balitbanghub) menyusun desain jaringan tol laut 2021 dengan mengusung konsep hub and spoke. Desain rute pasangan hub and spoke dibuat dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pengumpul agar dapat mendistribusikan barang ke daerah yang tidak dilayani oleh angkutan barang.
Dengan begitu rute yang dibuat menjadi maksimal dan menghasilkan biaya yang paling efisien. Hal tersebut dapat menekan biaya operasional kapal, pengiriman dengan mempertimbangkan muatan yang dibawa kapal, harga bahan bakar, dan kontainer.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Mugen Sartoto mengatakan saat ini koordinasi antara Kemenhub dan Pelindo telah berjalan sangat baik. Khususnya dalam memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
"Koordinasi sangat baik pada pelabuhan-pelabuhan singgah tol laut yang telah di komersialkan," ujar Mugen kepada Republika.co.id, Senin (13/9).
Mugen mengatakan, Pelindo memberikan beberapa relaksasi pada tarif Terminal Handling Charge (THC). Mugen menilai, relaksasi tersebut sangat membantu bagi pengguna jasa tol laut.
"Pelindo juga memberikan tempat khusus dalam penumpukan kontainer dan dermaga khusus tempat sandar kapal tol laut sehingga kinerja kapal tol laut di pelabuhan dapat optimal," jelas Mugen.
Memanfaatkan Keunggulan Integrasi Pelindo
Keunggulan dari terintegrasinya Pelindo perlu dimanfaatkan. Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan Pelindo I-IV beserta anak usahanya memiliki keunggulan berupa infrastruktur, fasilitas, jaringan, dan layanan yang tersebar luas.
"Selama ini, proses bisnis dan pengembangan masing-masing perusahaan itu dilakukan masing-masing, sehingga sering kali terjadi duplikasi, potensi inefisiensi, dan persaingan antar perusahaan," kata Setijadi kepada Republika.co.id, Senin.
Setijadi menilai, merger keempat Pelindo tersebut akan bermanfaat untuk sinergi pengembangan rencana strategis dan investasi. Begitu juga dengan utilisasi aset, pelayanan, operasional, peningkatan kapasitas, dan efisiensi karena skala ekonomi dan daya saing.
"Akan tersedia layanan kepelabuhanan yang terintegrasi serta akan diperoleh pula efisiensi," ujar Setijadi.
Setijadi meyakini integrasi Pelindo akan meningkatkan leverage sehingga dapat menambah modal baik untuk pengembangan bisnis dan pembangunan infrastrukturnya. Secara lebih luas, lanjut Setijadi, bersatunya Pelindo diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan efisiensi sektor logistik Indonesia.
Setijadi mengatakan, integrasi Pelindo akan menyatukan berbagai hal, termasuk sistem antar pelabuhan. Hal tersebut menurutnya dapat berdampak terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
"Kinerja pelayanan kepelabuhanan yang semakin baik akan berdampak positif bagi para pengguna jasa kepelabuhanan," tutur Setijadi.
Setijadi menuturkan, infrastruktur merupakan salah satu pilar penting peningkatan efisiensi logistik nasional. Sebab, salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur yang tidak merata antar wilayah.
