EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan enam tantangan global yang akan menjadi pembahasan dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi negara G20 (KTT G20). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertama, berkaitan penanganan krisis yang muncul akibat Covid-19, negara-negara G20 akan membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi dan sejumlah inisiatif. Kedua, mengenai arsitektur keuangan internasional.
“Negara-negara G20 akan berupaya menstabilkan dan mereformasi keuangan global, terutama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional. Adanya upaya menciptakan tata kelola, sustainabilitas pengelolaan utang dan transparansi pinjaman semua negara, terutama negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,” ujarnya saat konferensi pers Menuju Presidency G20 Indonesia Tahun 2022 secara virtual Selasa (14/9) malam.
Ketiga, mengenai perdagangan internasional yang mencakup upaya pemulihan perdagangan dan reformasi Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO). Menurutnya, pembahasan reformasi WTO sudah muncul sejak Presidency G20 Arab Saudi, yakni melalui inisiatif Riyadh.
Keempat, mengenai pengembangan infrastruktur, terutama dari aspek keuangan. Sri Mulyani menyebut negara-negara G20 akan membahas bagaimana prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas dan upaya membentuk global infrastructure hub.
Kelima, mengenai perpajakan internasional terutama membahas negara-negara saling bersaing, sehingga menimbulkan praktik yang merugikan basis pajak di negara tersebut.
“Kemudian dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut basis pajak dari suatu perekonomian atau negara,” ucapnya.
Keenam, mengenai penguatan kemitraan global (global partnership), yakni bagaimana negara-negara di dunia dapat bersama-sama membantu negara miskin.
Baca juga : Sri Mulyani Ungkap Tujuh Isu Keuangan pada KTT G20
Di dalam Presidensi Indonesia, isu kemitraan global menjadi salah satu topik yang akan didorong terutama upaya membantu negara-negara miskin di Afrika. “Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan negara-negara berkembang, agar melihat perkembangan dunia kita tidak dirugikan tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik ekonomi maupun perpajakan,” ucapnya.
