EKBIS.CO, JAKARTA -- Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati tahun 2021 telah digulirkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Program fasilitas ini diberikan secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, menjelaskan peserta program Sehati adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk tersebut berupa barang dan/atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Jadi, program Sehati ini hanya dapat diikuti bagi pelaku UMK dengan produk seperti diatur dalam Pasal 1 UU JPH. Sebagai contoh, misalnya UMK dengan produk makanan dan minuman tentunya termasuk di sini," kata Mastuki dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/9).
Produk makanan dan minuman merupakan jenis produk yang telah dikenai penahapan kewajiban bersertifikat halal, sebagaimana telah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.
Untuk mengikuti program Sehati, Mastuki menyebut ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Setidaknya, ada lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK.
Baca juga : BPH Migas Minta Pertamina Kebut BBM Satu Harga di 76 Lokasi
Syarat yang dimaksud antara lain:
a. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
c. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp 2.000.000.000,00 yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun;
e. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).
Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:
1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak satu;
3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.
