EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dan PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Langkah ini akan mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, PLN membuka kesempatan seluruh pihak untuk dapat mengambil peran dalam percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), salah satunya adalah dalam penyediaan infrastruktur pengisian listriknya.
PLN menghadirkan pengembangan skema usaha kerja sama penyediaan infrastruktur SPKLU, pertama berbasis Sharing Economy Model di mana mitra atau calon mitra dapat menyediakan fasilitas pengisian listrik, jasa operasional dan perawatan, atau pun lokasi lahan SPKLU.
"PLN menyiapkan tiga model bisnis pengembangan penyediaan SPKLU dengan menggunakan skema revenue sharing," kata Bob, saat menghadiri peresmian SPKLU milik Nissan Indonesia, di Jakarta, Senin (1/11).
PLN sangat mengapresiasi semangat PT Nissan Motor Distributor Indonesia yang telah berpartisipasi mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dengan menjadi mitra PLN dalam mendukung penyediaan infrastruktur SPKLU yang berada di Wisma Indomobil 3, Jalan MT Haryono No 3, Jakarta Timur.
Bob mengungkapkan, dalam kerja sama SPKLU dengan PLN ini, Nissan memilih skema kerja sama Provide, Privately Owned and Operated (PPOO), merupakan skema kerja sama antara PLN dengan mitra, di mana PLN menyediakan dan menjual tenaga listrik, platform teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan mitra dalam hal ini Nissan menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas pengisian ulang serta menyediakan lahan SPKLU.
"Kami sampaikan dengan bangga bahwa PT Nissan Motor Distributor Indonesia adalah partner pertama PT PLN (Persero) dalam kerja sama penyediaan infrastruktur SPKLU skema PPOO (Provide, Privately Owned and Operated) atau berbasis Sharing Economy Model, dengan memilih Model 1," tutur Bob.
Bob menyebut, PLN saat ini juga telah mengembangkan beberapa model bisnis untuk mendukung rencana kerja sama ini agar lebih atraktif serta efektif mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Skema usaha SPKLU untuk pemegang IUPTL penjualan tersebut berupa ROSO (retail, own, self operated), ROPO (retail, own, privately operated), RPOO (retail, privately owned & operated), RLSO (retail, lease, self operated), RLPO (retail, lease, privately operated). PLN menjual listrik dengan tarif curah (faktor Q=1,01) sekitar Rp 714 per kWh kepada badan usaha IUPTL. Sementara badan usaha bisa menjual listrik ke konsumen dengan harga maksimal Rp 2.466 per kWh.
SPKLU ini telah mendapat nomor identitas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sesuai dengan nomor surat B-2219/TL.04/DLB.2/2021 pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan nomor identitas SPKLU 01.PPOO.01.3175.001 dan
01.PPOO.01.3175.002. Berdasarkan nomor identitas SPKLU yang telah diberikan, SPKLU kerja sama ini sudah terkomersialisasi atau berhak beroperasi.
"Kami juga sampaikan bahwa SPKLU ini telah terintegrasi dengan aplikasi Charge.IN sehingga pengguna EV dapat menemukan lokasi SPKLU Wisma Indomobil 3 pada aplikasi charge.IN, serta dengan mudah melakukan pengisian melalui aplikasi charge.IN," imbuh Bob.
Presiden Direktur PT NMDI, Evensius Go mengatakan SPKLU Nissan menjadi langkah penting bagi Nissan untuk menciptakan ekosistem elektrifikasi di Indonesia. "Harapannya populasi kendaraan listrik akan cepat berkembang di Indonesia untuk mencapai lingkungan yang hijau dan bebas polusi," kata Evensius dalam peluncuran SPKLU Nissan.
Evensius juga mengatakan fasilitas SPKLU Nissan tidak hanya untuk mobil listrik Nissan, tetapi juga terbuka untuk umum. Untuk bisa mengisi daya di SPKLU Nissan, pemilik mobil listrik atau motor listrik hanya perlu mengunduh aplikasi PLN Mobile dengan fitur Charge.IN.
Bob menyebutkan, manfaat yang diperoleh bila menjadi mitra penyedia SPKLU di antaranya, pertama, mendukung program pemerintah dalam melakukan transformasi transportasi ramah lingkungan ke kendaraan listrik. Kedua, memanfaatkan peluang bisnis masa depan, di mana berbagai negara untuk transportasi sudah beralih menggunakan KBLBB.
Ketiga, mitra tidak perlu memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Keempat, tersedia dukungan aplikasi digital (Charge.IN) dengan lebih dari 5.000 pengguna, serta memiliki berbagai fitur unggulan lainnya seperti cek lokasi SPKLU, payment service, maupun monitoring konsumsi tenaga listrik. Terakhir adalah memperbanyak titik lokasi pengisian listrik bagi konsumen KBLBB, sehingga dapat meningkatkan penggunaan KBLBB.
