EKBIS.CO, JAKARTA -- Perekonomian syariah dapat menjadi jawaban dalam pembahasan sejumlah agenda utama Presidensi G20 Indonesia. Chief Economist at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan ekonomi syariah bisa menjadi solusi dalam agenda-agenda yang dibahas G20, terutama di dua agenda utama.
"Dua agenda prioritas G20 yang bisa kita masuk ke sana adalah terkait keuangan berkelanjutan dan sistem pembayaran di era digital," katanya dalam Webinar Ekonomi Islam dan Presidensi G20 Indonesia, Senin (20/12).
Banjaran mengatakan sistem ekonomi dan keuangan syariah sangat relevan untuk diusung sebagai salah satu jalan keluar dan diperkenalkan pada dunia. Tidak hanya dalam mendukung agenda prioritas G20, ekonomi syariah juga perlu diperkenalkan dalam rangka mendukung perubahan orientasi gaya hidup masyarakat dunia pasca pandemi Covid-19.
Sejak pandemi, masyarakat lebih berorientasi pada kesehatan, kebersihan, digital, dan menginginkan segala hal yang lebih bersifat sosial juga berkelanjutan. Semuanya ditawarkan langsung oleh ekonomi syariah.
Banjaran menegaskan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah adalah multi-purposes solution. Sektor keuangan syariah memiliki berbagai produk pembiayaan untuk kaum dhuafa, UMKM, usaha besar, hingga pembiayaan proyek hijau.
Halal menjadi representasi dari segala hal yang baik bagi manusia karena diproduksi secara higienis dan mengandung zat yang baik. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga secara alami bersifat inklusif, etis, dan sangat berorientasi sosial.
"Tujuan akhir kita adalah kemaslahatan umat, meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik, tidak ada yang tertinggal seperti tujuan SDGs," katanya yang juga perwakilan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Islam DPP IAEI.
Maka dari itu, ekonomi syariah perlu diperkenalkan lebih jauh pada masyarakat dunia sebagai sistem alternatif yang menawarkan oase untuk tujuan bersama. Menurutnya, pemerintah Indonesia sendiri telah mengarah ke sana dan dituangkan dalam sejumlah fokus prioritas di 2022.
Melihat perubahan orientasi dan gaya hidup masyarakat serta masih berlangsungnya pandemi, pemerintah Indonesia memfokuskan anggarannya. Diantaranya untuk sektor pangan, kesehatan, teknologi informasi komunikasi, sosial, pendidikan, infrastruktur, dan energi non energi.
