Bukan hanya masalah yang mengancam keselamatan, ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait aturan menjadi penerima bansos. Dalam satu daerah, misalnya, tidak semua masyarakatnya memperoleh bantuan.
Namun, masyarakat yang tidak memperoleh merasa berhak mendapatkan bansos. Hal itu menimbulkan kecemburuan dan mengakibatkan konflik. “Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tidak semuanya bisa mendapatkan bansos. Alhasil, kami tidak boleh pulang sebelum mereka dapat bansos dulu,” ujarnya.
Nikolas pun berupaya membuka komunikasi dan menjelaskan terkait data yang sudah divalidasi dari kantor pusat. “Kami jelaskan dari Kementerian Sosial datanya seperti ini. Nanti biar Dinas Sosial yang kembali melakukan pendataan supaya tahun berikutnya mereka dapat bansos. Masyarakat perlu tahu bahwa kami dari BRI hanya menyalurkan, semua penentuan penerima dari Dinas Sosial,” lanjutnya.
Harapan dan Bertahan
Dengan segudang pengalamannya di lapangan, Nikolas juga memiliki harapan bagi pemerintah, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur komunikasi. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempermudah komunikasi dalam penyaluran Bansos. Dinas terkait juga diharapkan lebih sering mengecek akurasi data dengan terjun langsung ke lapangan. Hal ini akan meminimalisasi kekeliruan penyaluran.
Kendati demikian, Nikolas selalu bangga dengan profesinya sebagai penyalur Bansos dari BRI. Melalui pekerjaan tersebut, ia juga dapat membantu keuangan keluarga serta mendapat pengalaman baru di lapangan.
Nikolas sudah bertugas di BRI sejak 2017 dan bekerja sebagai Petugas Agen BRILink (PAB). Kemudian pada 2019, Nikolas dipercaya membantu penyaluran bansos. Kesuksesan penyaluran program strategis pemerintah tersebut sangat terkait pada kinerja Insan BRILian seperti Nikolas.
BRI menjadi bank milik pemerintah yang menyalurkan stimulus ekonomi seperti bansos dengan nilai terbesar. Hingga akhir Desember 2021, BRI telah menyalurkan Bansos PKH senilai Rp 11 triliun, Bansos Sembako Reguler senilai Rp 16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM senilai Rp 2,4 triliun, dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrem senilai Rp 236,9 miliar.
