EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2021 menurun. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2021 tercatat sebesar 415,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.934,2 triliun.
"Nilai tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar 424,0 miliar dolar AS," katanya dalam keterangan pers, Selasa (15/2/2022).
Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yakni Pemerintah dan Bank Sentral, dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN kuartal IV 2021 terkontraksi 0,4 persen (yoy), setelah tumbuh 3,8 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.
ULN Pemerintah pada kuartal IV 2021 menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada kuartal IV 2021 sebesar 200,2 miliar dolar AS, menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar 205,5 miliar dolar AS.
"Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 3,0 persen (yoy), setelah tumbuh 4,1 persen (yoy) pada kuartal III 2021," katanya.
Penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di kuartal IV 2021. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN ke instrumen lain.
Hal ini mengurangi porsi kepemilikan investor non residen pada SBN. Sepanjang kuartal IV 2021, ULN Pemerintah tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah.
Termasuk diantaranya kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN Pemerintah terus dikelola secara hati-hati, kredibel, akuntabel, dan mendukung kinerja Pemerintah pada sejumlah sektor.
Seperti, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yakni 17,9 persen dari total ULN Pemerintah. Sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial menggunakan sekitar 17,2 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 16,5 persen, sektor konstruksi sebesar 15,5 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,1 persen.
Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah kuartal IV 2021 relatif aman dan terkendali. Mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta tercatat menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 205,9 miliar dolar AS pada kuartal IV 2021, menurun dari 209,3 miliar dolar AS pada kuartal III 2021.
Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 0,6 persen (yoy) dari kuartal sebelumnya. Ini sejalan dengan pembayaran neto pinjaman dan utang lainnya selama periode kuartal IV 2021.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan menjadi 4,2 persen (yoy), dari kontraksi kuartal sebelumnya 2,7 persen (yoy)," katanya.
Sementara kontraksi ULN korporasi bukan lembaga keuangan menjadi sekitar 0,01 persen, setelah tumbuh 1,5 persen (yoy) pada kuartal III 2021. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta.
ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total ULN swasta. BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"ULN Indonesia pada kuartal IV 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,0 persen," katanya.
Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 37,0 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN jangka panjang yang lebih dominan dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
