EKBIS.CO, JAKARTA-- Perbankan merupakan motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tak heran, pemerintah mendorong kontribusi perbankan melalui target penyaluran kredit UMKM nasional mencapai 30 persen dengan total pembiayaan setara Rp 1.800 triliun.
Semangat ini juga sejalan dengan agenda prioritas dalam presidensi G20 di Indonesia, yakni inklusi keuangan. Terutama, terkait peran teknologi digital dan peluang meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kucuran modal yang memadai terhadap pelaku UMKM dinilai dapat mengakselerasi pemulihan sektor yang menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tersebut. Memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai bank UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk siap menjadi pemain utama dalam mendongkrak agregat kredit UMKM nasional.
Airlangga pun mendorong kredit UMKM nasional dapat terus meningkat, seiring adanya perbaikan demand side di sektor tersebut. Dikenal sebagai bank para UMKM, Airlangga menyebut BRI memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target tersebut.
Adapun kredit UMKM hingga saat ini porsinya baru menyentuh 18,4 persen atau setara Rp 1.200 triliun. Aspek permodalan ini diharapkan bisa terus meningkat dengan kontribusi dan kapabilitas BRI yang berpengalaman mengucurkan modal dan memberdayakan UMKM Indonesia.
“Kita bisa mendorong financial inclusion. Nah, dukungan UMKM terus kita dorong, dan tentu kita melihat bahwa BRI adalah salah satu yang memberikan loan besar kepada sektor UMKM. Karena tidak semua perbankan konsentrasinya pada usaha kecil dan menengah, sehingga dari segi pemerintah mungkin yang penting agregatnya. Karena kita tidak melihat bahwa semua one size fit for all, tapi yang jadi target pemerintah adalah total agregatnya,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebut UMKM yang terus ‘naik kelas’ memiliki implikasi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019 mencatat sebanyak 65,46 juta unit atau sekitar 99,99 persen dari total usaha nasional. Jumlah tersebut mampu menyerap sekitar 119,5 juta tenaga kerja atau setara 96,92 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut strategi business follow stimulus yang selama ini diterapkan BRI turut mempercepat pemulihan sektor UMKM. Hal ini tercermin dari kepercayaan yang diterima BRI sebagai bank terbesar yang mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Seperti diketahui, BRI terus mendapatkan tambahan alokasi KUR dari tahun ke tahun. Pada 2022, alokasi KUR BRI menyentuh Rp 260 triliun atau setara 70 persen dari total nilai KUR yang sebesar Rp 373,17 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 195,59 triliun.
Kucuran stimulus KUR ini, lanjut Sri Mulyani, turut ditopang oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengembangan UMKM. Pada 2019, belanja K/L untuk pengembangan UMKM hanya sebesar Rp 27 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 157,7 triliun di tahun 2020, Rp 117,3 triliun pada 2021, dan Rp 37,3 triliun pada 2022.
“Ada pula bantuan-bantuan terhadap UMKM, seperti subsidi KUR, non-KUR, kemudian iuran jaminan, dan juga PPH final. Ada juga bantuan listrik, DTP untuk sewa outlet, pembebasan rekening minimum, itu semuanya diberikan kepada UMKM. Jumlahnya melonjak dari tadinya Rp 18 triliun sebelum pandemi Covid-19 menjadi Rp 40 triliun. Dan tahun lalu Rp 60 triliun,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo membeberkan kontribusi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam peningkatan porsi kredit UMKM saat ini telah mencapai 11,5 persen. Itu artinya, lebih dari separuh porsi kredit UMKM saat ini berada di tangan empat bank milik negara tersebut.
Angka ini, kata Kartika, diharapkan bisa terus meningkat seiring pertumbuhan bisnis Himbara yang terus menguat. “Dari sisi nasional UMKM Himbara ini telah mencapai 62,5 persen dari UMKM nasional. Tentunya tadi untuk mencapai target 30 persen dari total balance kredit nasional Himbara akan menjadi komponen utama untuk mencapai target dari tercapainya 30 persen kredit nasional kredit UMKM,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan masih terdapat ruang bagi BRI untuk melakukan ekspansi kredit. Hal ini bisa dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR) BRI saat ini yang berada di angka 83 persen.
“Kalau untuk LDR idealnya itu sebutlah 90 persen sampai 91 persen maka sesungguhnya dari sisi likuiditas maupun dari sisi capital punya peluang dan punya kemampuan untuk tumbuh secara agresif. Tinggal sekarang loan demand-nya itu yang harus kita petakan dengan baik,” papar Sunarso.
Dari segi permodalan, BRI punya Capital Adequacy Ratio (CAR) 25,28 persen atau tiga kali lipat di atas threshold yang diatur Bank Indonesia (BI). Terlebih, BRI baru saja mendapatkan tambahan modal melalui proses rights issue di mana perseroan mendapat dana segar dari investor publik sebesar Rp 41 triliun.
Adapun saat ini, porsi kredit UMKM BRI telah mencapai 83,86 persen. Dengan strategi transformasi dalam blueprint BRIVolution 2.0 yang sedang dijalankan BRI saat ini, Sunarso optimistis porsi kredit UMKM di perseroan bisa menyentuh 85 persen pada 2024.
