EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 10 kelembagaan Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah potensial di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan SRG tahun 2022 akan diperluas dengan berfokus di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara.
"Kita dorong pengembangan Sistem Resi Gudang ikan di Jawa Tengah untuk stabilisasi harga ikan," kata Artati, Sabtu (26/2).
Artati mengatakan, KKP bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mengawal SRG. Menurutnya, pengembangan SRG diperlukan untuk menjawab kebutuhan pelaku perikanan, khususnya nelayan, akibat volatilitas harga komoditas. Apalagi, ketersediaan ikan laut yang didaratkan, berfluktuasi tergantung faktor alam maupun faktor manusia.
"Keterlimpahan hasil tangkapan ketika musim ikan menyebabkan harga jatuh, sehingga akan disimpan di dalam gudang beku selama waktu tertentu hingga harga stabil," kata Artati.
Melalui mekanisme SRG, kebutuhan modal usaha nelayan saat masa musim tersebut dapat diatasi dengan cara menjaminkan ikan yang diterbitkan resi gudang kepada lembaga pembiayaan dengan bunga yang kompetitif. Menurut dia, pelaku usaha cukup antusias terhadap program SRG.
"Selain stabilitas harga, pengembangan SRG ikan di Jawa Tengah ini juga menjadi bagian dari Sistem Logistik Ikan Nasional di sepanjang rantai pasok di koridor logistik," kata Artati.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas(PLK) Bappebti Kementerian Perdagangan, Widiastuti menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi SRG dengan Ditjen PDSPKP KKP merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan pengelola gudang SRG yang profesional dan berkompeten dalam komoditas ikan. Peran serta pengusaha perikanan yang memiliki gudang beku sangatlah diharapkan.
Hingga 2021, 12 resi gudang komoditas ikan telah diterbitkan di Sidoarjo, Benoa, Natuna, Tegal, dan Probolinggo. Adapun volume barang yang diresigudangkan sebesar 370,5 ton dengan nilai Rp 6,29 miliar dan pembiayaan sebesar Rp 2,20 miliar.
