EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng Grab Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur kelistrikan kendaraan listrik. General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy Pangaribuan menjelaskan lewat kerjasama ini nantinya PLN akan menambah SPKLU dan SPBKLU untuk mendukung kebutuhan Grab dalam operasional motor listriknya.
"Melalui kerjasama ini kami ingin memfasilitasi kebutuhan listrik bagi pelanggan. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung EV Ekosistem di Indonesia," ujar Doddy di IIMS, Rabu (6/5).
Doddy menjelaskan hingga saat ini PLN sudah membangun 26 SPKLU dan 6 SPBKLU. Tahun ini, kata Doddy akan menambah 8 SPKLU lagi."Kami akan menambah 8 SPKLU lagi di tahun ini. Untuk bisa membangun SPKLU ini, PLN menginvestasikan sekitar Rp 4 miliar," ujar Doddy.
Direktur PT Sepeda Untuk Indonesia bagian dari Grab Indonesia, Iki Sari Dewi mengatakan kerja sama antara pemerintah dan swasta merupakan salah satu kunci dalam percepatan alih teknologi menuju ekosistem kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Dalam jangka panjang, kerja sama dan alih teknologi itu akan memberikan dampak positif.
"Grab melalui komitmen #LangkahHijau terus berupaya menghadirkan solusi nyata, termasuk pengembangan konsep e-mobility di Indonesia bersama PLN. Kami menargetkan menghadirkan total 14.000 armada kendaraan listrik di akhir tahun ini untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik Tanah Air,” katanya.
Grab sebagai operator kendaraan listrik berbasis ride-hailing di Indonesia terus berupaya mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik. Sejak meluncurkan armada kendaraan listrik perdana pada 2019, Grab kini telah mengoperasikan lebih dari 8.500 kendaraan listrik, dengan dominasi pada kendaraan roda dua. Dengan jumlah itu, pengurangan emisi CO2 mencapai 4.600 ton, setara dengan menanam 260.000 pohon.
Sebelumnya, kolaborasi Grab dan PLN juga dilakukan di Bali untuk penempatan tujuh kabinet SPBKLU di tujuh lokasi. Penyediaan infrastruktur melalui SPBKLU tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi target emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.
