EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) sebesar Rp 113,5 triliun per 17 Juni 2022. Adapun realisasi ini 24,9 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 455,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran program PEN masih lambat. "PC PEN juga masih sangat lambat. Dari Rp 455,6 triliun yang terealisasi baru Rp 113,5 triliun, ini sampai 17 Juni. Artinya baru 24,9 persen (dari pagu)," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA, Kamis malam.
Jika dirinci, anggaran penanganan kesehatan baru terealisasi Rp 27,6 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp 122,5 triliun. Anggaran ini digunakan pembayaran klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, hingga insentif perpajakan bidang kesehatan.
Selanjutnya, anggaran perlindungan masyarakat sebesar Rp 57 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp 154,7 triliun. Realisasinya digunakan dalam program PKH, kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan tunai PKL Warung dan Nelayan, serta kartu prakerja.
"Perlindungan masyarakat relatif tinggi, 36,9 persen. Ini seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi dengan adanya guncangan harga-harga yang meningkat," ucapnya.
Untuk penguatan pemulihan ekonomi, dia menyebut, realisasi anggarannya baru Rp28,8 triliun atau 16,2 persen dari pagu Rp178,3 triliun. Penggunaan anggaran untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, dukungan UMKM, hingga insentif pajak.
"Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC PEN, daerah, maupun belanja K/L seperti yang tadi telah saya sampaikan," ucapnya.
Angka realisasi per 17 Juni melonjak tajam bila dibandingkan dengan
3 Juni 2022. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Ekonomi, anggaran PC PEN 3 Juni telah terealisasi Rp 95,13 triliun. Angka itu mencapai 20,9 persen dari alokasi anggaran sebanyak Rp 455,62 triliun.
Rincian realisasi anggaran PC-PEN per klaster program meliputi penanganan kesehatan terealisasi sebesar Rp 24,46 triliun atau 20 persen dari alokasi Rp 122,54 triliun. Utamanya untuk insentif perpajakan Vaksin/Alat Kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
Lalu perlindungan masyarakat terealisasi sebesar Rp 55,85 triliun atau 36,1 persen dari alokasi Rp 154,76 triliun. Terutama bagi program PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan BT-PKLWN.
Penguatan Pemulihan Ekonomi terealisasi sebesar Rp 14,83 triliun atau 8,3 persen dari alokasi Rp 178,32 triliun. Utamanya untuk program pariwisata, pangan, subsidi bunga dan IJP UMKM, serta insentif perpajakan.
