Selasa 16 Aug 2022 13:19 WIB

Pemerintah Masih Bahas Kenaikan Harga Pertalite

Kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Red: Indira Rezkisari
Aktivitas petugas saat habisnya BBM jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU 34-16117, Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/8/2022). SPBU di wilayah Bogor mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax akibat belum datangnya pasokan dari Pertamina. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Aktivitas petugas saat habisnya BBM jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU 34-16117, Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/8/2022). SPBU di wilayah Bogor mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax akibat belum datangnya pasokan dari Pertamina. Republika/Putra M. Akbar

EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah saat ini masih membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite. Wacana kenaikan merupakan respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif, saat diwawancarai usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga

Ia menjelaskan pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar. Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun. Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Sebelumnya ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi sempat mengusulkan agar Pertamina menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax untuk mempersempit disparitas harga antara kedua jenis BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp 1.500 per liter diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara sukarela.

Lebih lanjut ia menambahkan pemerintah dan Pertamina harus melakukan komunikasi publik secara masif mengenai penggunaan Pertamax yang lebih bagus untuk mesin kendaraan dan lebih irit supaya menarik minat masyarakat agar beralih dari mengonsumsi Pertalite ke Pertamax.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement