EKBIS.CO, JAKARTA -- Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur BI Agustus 2022.
"Perkiraan ini mempertimbangkan bahwa inflasi fundamental atau inflasi inti yang masih terkendali," ujar Josua di Jakarta, Senin (22/8/2022).
Inflasi inti pada Juli 2022 terjaga rendah sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), yang terutama dipengaruhi oleh inflasi komoditas mobil dan sewa rumah, didorong kenaikan mobilitas masyarakat.
Namun, peningkatan tertahan oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global.
Secara tahunan, inflasi inti Juli 2022 masih terjaga rendah sebesar 2,86 persen (year-on-year/yoy), meski sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,63 persen (yoy).
Selain inflasi inti yang masih terjaga, Josua menilai BI akan kembali mempertahankan suku bunga kebijakan karena volatilitas nilai tukar rupiah sepanjang Agustus 2022 cenderung menurun jika dibandingkan dengan Juli 2022, meskipun saat ini rupiah cenderung melemah tipis lima poin jika dibandingkan dengan akhir Juli 2022.
"Penurunan volatilitas rupiah tersebut dipengaruhi oleh rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang cenderung menurun serta ekspektasi less-hawkish dari arah kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed," katanya.
Sementara itu, dari dalam negeri, sambung dia, rilis data transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II 2022 yang tercatat surplus 1,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) juga diperkirakan tetap menjaga stabilitas kurs rupiah.
Meski demikian, ke depannya BI diperkirakan mulai mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) hingga 75 bps sampai akhir tahun ini.
Menurut Josua, ekspektasi tersebut sejalan dengan ekspektasi penurunan surplus transaksi berjalan pada semester II 2022 dan upaya untuk menjangkar ekspektasi inflasi, yang disebabkan oleh kenaikan inflasi harga bergejolak dan inflasi harga diatur pemerintah.
