EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menyebut anggaran subsidi energi Rp 502,4 triliun setara dengan pembangunan ribuan rumah sakit, sekolah, jalan total, dan puskesmas. Saat ini pemerintah telah menggelontorkan tiga kali lipat dari anggaran awal dalam APBN 2022 untuk menutupi alokasi subsidi dan kompensasi energi akibat harga minyak dunia meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggambarkan anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun jika dialokasikan infrastruktur lain sektor kesehatan dan pendidikan, bisa membangun 3.333 rumah sakit skala menengah.
“Saya berikan ilustrasi, kalau punya uang Rp 502 itu itu kira-kira dapat apa saja? Bisa bikin rumah sakit sebanyak 3.333, kalau Kemenkes minta uang untuk membangun rumah sakit bisa bikin sampai ke pelosok, dan ini kelas menengah ya,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (26/8/2022).
Sri Mulyani juga menggambarkan anggaran tersebut juga setara dengan pembangunan 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per sekolah dasar sebesar Rp 2,19 miliar, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki SD di wilayahnya.
Dia melanjutkan dana Rp 502 triliun di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setara dengan pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp 142,8 miliar per kilometer atau setara pula dengan penyelesaian seluruh Tol di Sumatera yang belum tersambung secara penuh.
“Begitu juga dengan sekolah dasar akan ada 227.886 sekolah dengan dana Rp 502 triliun atau ruas tol itu ada 3.501 km mungkin bisa selesai di seluruh sumatera bahkan lewat, masih belum ada yang tersambung,” ucapnya.
Kemudian, dana subsidi energi juga setara dengan pembangunan 41.666 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan biaya sebesar Rp 12 miliar per unit, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) yang tidak menikmati subsidi Rp 502 triliun.
"Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa angka subsidi energi tahun 2022 merupakan angka yang sangat besar dan sangat nyata, bahkan ini masih belum cukup," tuturnya.
Adapun harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) meningkat dari 100 dolar AS per barel menjadi 105 dolar AS per barel dan kurs rupiah naik dari Rp 14.450 per dolar AS menjadi Rp 14.700 per dolar AS.
Volume konsumsi Pertalite juga diperkirakan bendahara negara naik 126 persen dari kuota 23,05 juta kiloliter menjadi 29,07 juta kiloliter dan Solar kemungkinan meningkat 115 persen dari kuota 15,1 juta kiloliter menjadi 17,44 juta kiloliter pada akhir tahun ini.
Alhasil perkiraan belanja subsidi dan kompensasi BBM akan melebar Rp 195,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 698 triliun. Hal ini disebabkan tren harga minyak dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat hingga nilai tukar rupiah.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengungkapkan sebanyak 80 persen rumah tangga yang relatif mampu menikmati subsidi pertalite. Bahkan, 60 persen subsidi tersebut dinikmati orang yang sangat kaya.
"Pertalite situasinya sama, dari subsidinya Rp 93,5 triliun, 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya 60 persennya. Jadi, hampir Rp 60 triliun dari Rp 90 triliunan tadi, masyarakat tidak mampu hanya mengkonsumsi 20 persennya saja. Ini artinya, dengan ratusan triliun kami berikan justru yang menikmati keluarga mampu," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan sebesar 89 persen solar subsidi dinikmati oleh pelaku usaha. Sisanya, sebanyak 11 persen merupakan rumah tangga.
"Dari 11 persen ini, 95 persen rumah tangga mampu mengkonsumsi solar yang disubsidi Rp 8.800 per liter. Hanya 0,1 persen yang tidak mampu," ungkapnya.
