EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memperoleh tambahan nilai kontrak baru dari proyek pembangunan kawasan pertambangan yang berlokasi di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat senilai Rp 262 miliar.
Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan Copper Concentrator Infrastructure. Meski proyek ini terbilang baru bagi WSKT, SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho optimistis WSKT dapat menyelesaikannya dengan baik.
“Diharapkan proyek pekerjaan ini bisa selesai dengan tepat waktu walaupun pekerjaan pembangunan kawasan tambang perdana bagi Waskita,” ujar Novianto dalam keterangannya Selasa (13/9).
Dalam proyek ini, Novianto menjelaskan, Perseroan akan mengambil peran dalam pembangunan pondasi, concrete, dan civil works lainnya. Proyek ini akan menjadi proyek pionir Waskita di wilayah tambang.
“Diharapkan proyek ini dapat menambah portofolio Waskita serta dipercaya pada pekerjaan di wilayah pertambangan lainnya,” tutur Novianto.
Dalam kontrak perjanjian pekerjaan pembangunan kawasan tambang ini dibutuhkan waktu pelaksanaan selama 23 bulan dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2024 dan untuk ruang lingkup pekerjaan Waskita meliputi Preparation Work, Earth Work, Concrete Work.
Hingga Juli 2022 Perseroan telah memperoleh Rp 9,90 triliun meningkat 130,98 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 4,29 triliun. Perolehan NKB bersumber dari proyek Pemerintah 75,21 persen, proyek swasta 10,95 persen, pengembangan bisnis anak usaha Perseroan 9,80 persen, dan proyek BUMN dan BUMD 4,05 persen.
Berdasarkan segmentasi tipe proyek, NKB tersebut terdiri dari segmen konektivitas infrastruktur 66,21 persen, Sumber Daya Air (SDA) 9,37 persen, entitas anak usaha 9,80 persen, proyek gedung 9,63 persen, dan EPC 4,96 persen.
“Saat ini Perseroan tetap fokus pada perbaikan kinerja operasional dan penyelesaian proyek-proyek yang tertunda selama pandemi Covid-19 serta meningkatkan kontrak baru baik pasar domestik dengan mengikuti tender pada proyek IKN serta pasar Internasional dengan berpartisipasi pada hubungan G2G Pemerintah Indonesia dan negara lain,” tambah Novianto.
