EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI mendukung penuh arahan Menteri BUMN Erick Thohir dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan BUMN. Direktur Utama BKI Rudiyanto optimistis sektor industri ini akan terus tumbuh.
"BKI sebagai induk Holding BUMN jasa survei atau ID Survey saat ini fokus mewujudkan komitmen pemerintah dalam mencapai target zero emission dan akselerasi energi baru terbarukan (EBT)," ujar Rudiyanto di Jakarta, Senin (19/9/2022).
Dengan menggunakan kendaraan listrik di lingkungan BUMN, Rudiyanto menilai perusahaan berkontribusi menciptakan net zero emission. Rudiyanto menyebut hal ini sejalan dengan semangat dekarbonisasi yang saat ini menjadi fokus perhatian BKI.
"Sebelumnya kami bersama anggota IDSurvey lainnya telah menjalankan serangkaian acara dekarbonisasi di lingkungan BUMN," ucap Rudiyanto.
Rudiyanto berharap penggunaan kendaraan listrik di lingkungan BUMN dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang saat ini sedang beradaptasi dengan harga BBM baru karena harga minyak dunia yang menjulang tinggi. BKI, lanjut Rudiyanto, berkomitmen untuk secepat mungkin bertransformasi menggunakan kendaraan listrik sesuai arahan Erick
"Kami akan mengusahakan seoptimal mungkin pengadaan kendaraan listrik untuk operasional di lingkungan BKI dan ID Survey," sambung Rudiyanto.
Rudiyanto menjelaskan, BKI juga akan memberlakukan kebijakan pembelian kendaraan listrik, sesuai kebutuhan operasional perusahaan, tentunya disesuaikan dengan alokasi biaya yang sesuai dengan peruntukan kebutuhan mobilisasi.
Sebelumnya, Kementerian BUMN sedang gencar menjalankan capaian target zero emission di 2060 dan transisi energi berkelanjutan melalui penetapan target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 sesuai kebijakan pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kegiatan penunjang target tersebut salah satunya penggunaan kendaraan listrik di lingkungan BUMN.
Dalam surat edaran Nomor S-565/MBU/09/2022 yang ditujukan pada para direktur utama BUMN, Erick mengatakan BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen pemerintah.
