EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury mengatakan kompor listrik merupakan program yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pahala menyebut konversi ke kompor listrik tak hanya melibatkan PT PLN (Persero).
"(Program kompor listrik) itu bukan sesuatu hal yang dilakukan sendiri oleh PLN, tetapi merupakan insiatif di berbagai kementerian," ujar Pahala usai peluncuran produk unggulan dari Indonesia Plantation and Forestry Research Institute (IPFRI) di Agro Plaza, Jakarta, Rabu (21/9).
Pahala menyampaikan sinergitas ini juga telah dibahas dalam sejumlah rapat koordinasi terbatas (rakortas) antarkementerian dan lembaga. Dengan sinergitas tersebut, Pahala meyakini konversi program kompor listrik akan berjalan dengan baik.
"Kita harapkan melalui optimalisasi penggunaan kompor listrik yang akan dimulai melalui sebuah pilot tahun ini dengan target sekitar 300 ribu rumah tangga, semoga bisa sukses," lanjut Pahala.
Pahala menyampaikan Kementerian BUMN juga terus berkoordinasi dengan banyak pihak dalam memenuhi kebutuhan kompor listrik dalam beberapa tahun ke depan.
"Nanti kita lihat bagaimana pengembangan dengan Kemenperin (Kementerian Perindustrian) dan industri bagaimana produksi bisa ditingkatkan," kata Pahala.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana membagikan kompor listrik kepada masyarakat secara gratis. Pembagiannya akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan.
Untuk mensukseskan program kompor listrik gratis ini, Kementerian BUMN telah menyiapkan anggaran yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 5 triliun.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, tahun ini program bagi-bagi kompor listrik telah dilakukan PT PLN (Persero) dengan anggaran sebesar Rp 300 miliar. Melalui program ini, PLN menargetkan masyarakat pengguna kompor induksi bertambah menjadi 300 ribu.
“Pemerintah (rencananya) tahun depan akan menambah lagi Rp5 triliun untuk membagikan kompor listrik (secara gratis) selama 5 tahun ke depan," ujar Erick.
Erick menyebutkan, kompor induksi menjadi salah satu cara pemerintah untuk mendukung transisi energi dan mengalihkan subsidi LPG ke depan.
Namun demikian, kata Erick, pemerintah juga memikirkan jangan sampai masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan kompor listrik dianggap sebagai kelompok mampu.
"Jangan sampai rumah-rumah di bawah 900 VA dianggap orang mampu karena pakai kompor listrik," kata Erick.
