Selasa 04 Oct 2022 16:09 WIB

Gap Pembiayaan Infrastruktur Tinggi, PUPR Lakukan Ini

PUPR sebut butuh inovasi seperti estafet financing untuk solusi gap pembiayaan

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3 di Kukusan, Depok, Jawa Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan saat ini terjadi gap atau jarak pembiayaan infrastruktur yang tinggi sebesar 70 persen karena hanya 30 persen yang bisa didanai dengan APBN. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan untuk menangani gap tersebut maka diperlukan pengembangan skema pembiayaan inovatif.
Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3 di Kukusan, Depok, Jawa Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan saat ini terjadi gap atau jarak pembiayaan infrastruktur yang tinggi sebesar 70 persen karena hanya 30 persen yang bisa didanai dengan APBN. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan untuk menangani gap tersebut maka diperlukan pengembangan skema pembiayaan inovatif.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan saat ini terjadi gap atau jarak pembiayaan infrastruktur yang tinggi sebesar 70 persen karena hanya 30 persen yang bisa didanai dengan APBN. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan untuk menangani gap tersebut maka diperlukan pengembangan skema pembiayaan inovatif.

"Inovasi pembiayaan di setiap sektor punya keunikan sendiri-sendiri. Tapi intinya inovasi tadi bagaimana membuat pihak swasta. Yang paling dasar sehingga dari sisi perjanjian harus kita tingkatkan," kata Herry dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Salah satu skema pendanaan yang tengah dimaksimalkan yakni estafet financing dalam sektor pembangunan jalan tol. Herry menuturkan selama ini pembangunan jalan tol dilakukan hingga habis masanya namun saat ini skema tersebut mulai diubah. 

"Ini kita bisa recicle digantikan pihak lain dan resources lainnya untuk membangun infrastruktur yang lain atau kita sebutnya estafet financing," ujar Herry.  

Lalu jika berkaitan dengan air minum, Herry menyebut perpipaan baru 20,69 persen dan sisanya sekitar 80 persen harus diselesaikan. Dia menilai permasalahan dari hulu dan hilir harus diantisipasi sejak awal dan harua ada solusinya agar badan usaha swasta yang masuk tadi jadi percaya diri bahwa investasinya bermanfaat dan akan kembali. 

Untuk sektor perumahan terdapat 12,7 juta backlog kepemilikan rumah, sementara pertumbuhan keluarga baru hingga 600 ribu per tahun. "Ini programnya harus besar dan juga afordable dan harus menyasar penghasilan terendah yang harus difasilitasi. Jadi tidak sepenuhnya berdasarkan dana pemerintah kalau dana pemerintah kan terbatas," ungkap Herry. 

Total kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan Perumahan pada 2020 hingga 2024 sebesar Rp 2.058 triliun. Dari total tersebut, sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun, untuk ektor perumahan sebesar Rp 780 triliun, sektor permukiman sebesar Rp 128 triliun, serta sektor jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun. 

Saat ini Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan event Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022. Melalui event tersebut, beberapa proyek yang ditawarkan yakni Rusunawa Terintegrasi Kek Sei Mangke, SPAM Jatiluhur II, jalan Trans Papua Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim, Jalan Tol Semanan-Balaraja, dan lainnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement