EKBIS.CO, JAKARTA -- Presidensi G20 Indonesia mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk berperan konkret bagi terwujudnya keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi setiap negara. Regulator berperan dalam memastikan ekosistem digital tersedia secara aman dan sehat guna dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan, Presidensi G20 melalui Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) memformulasikan kerangka inklusi keuangan untuk meningkatkan digitalisasi. Hal ini guna meningkatkan produktivitas bagi seluruh masyarakat dengan fokus pada perempuan, pemuda, dan UMKM.
"Tersedianya infrastruktur pembayaran di seluruh lapisan masyarakat, dorongan pemanfaatan instrumen pembayaran digital, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen menjadi dorongan utama bagi inklusi keuangan," katanya, Selasa (4/10).
Oleh karena itu, dorongan diwujudkan dalam penyusunan sejumlah inisiatif. Pertama, Kerangka dan panduan pemanfaatan digitalisasi yang berfokus pada perempuan, pemuda dan UMKM. Kedua, Database sebagai referensi inovasi produk dan layanan keuangan digital dari seluruh dunia.
Ketiga, Perangkat kebijakan guna mendukung akses UMKM kepada layanan keuangan digital berdasarkan praktek terbaik di berbagai negara. Untuk memperkuat implementasinya, Presidensi Indonesia memandang penting pengembangan data granular, khususnya pengembangan data kredit berdasarkan gender.
Perry menambahkan, BI sendiri telah mencetak tiga capaian yang mempermudah layanan keuangan di sektor pembayaran bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendorong pencapaian target inklusi keuangan. Pertama, QRIS yang mendorong pembayaran digital antar platform dan telah mengakomodasi 20,5 juta UMKM.
Selain itu, BI-FAST yang memfasilitasi pembayaran digital secara cepat, aman, efisien dan tersedia setiap waktu. Serta Standar Nasional Open API yang mendukung integrasi dan interoperabilitas layanan perbankan dan fintech.
Ini mengemuka dalam Simposium Tingkat Tinggi "Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs", sebagai side event G20 Tim Kerja Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), terselenggara secara hibrid di Yogyakarta (4/10).
Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sekaligus United Nations Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA) dan G20 GPFI Honorary Patron, menyampaikan apresiasi kepada Presidensi Indonesia dan GPFI atas deliverables penting yang telah dihasilkan dalam upaya mendorong inklusi keuangan.
"Ini memperbaharui komitmen bersama untuk mendukung perempuan, pemuda, dan UMKM adalah hal yang esensial bagi pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan," katanya.
Ia mengatakan, pertumbuhan UMKM perlu memanfaatkan penyerapan digital, berinvestasi dalam keterampilan, dan mengembangkan ekosistem keuangan. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, digitalisasi menjadi komponen kunci bagi ekonomi yang inklusif.
Terutama, pada daerah remote untuk melakukan transaksi ekonomi dengan lebih efisien. Terdapat setidaknya enam aspek dalam ekosistem UMKM dimana digitalisasi dapat mengoptimalkannya, yaitu kebijakan, pembiayaan, SDM, modal, dukungan dan kultur.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk mendorong UMKM. Termasuk pada aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan, dan pemasaran, serta upaya onboarding UMKM ke ekosistem digital.
Ini mengemuka dalam Simposium Tingkat Tinggi "Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs", sebagai side event G20 Tim Kerja Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), terselenggara secara hibrid di Yogyakarta (4/10).
Simposium menegaskan kembali pentingnya digital platform dalam menyediakan akses keuangan dan pinjaman secara efisien dan aman. Disamping itu, event ini juga menjadi sarana untuk belajar mengenai pengalaman negara lain dalam membangun ekosistem digital.
