EKBIS.CO, JAKARTA-- Presidensi G20 Indonesia mendorong negara adidaya dapat berkontribusi mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan terutama pasca pandemi Covid-19. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh negara adidaya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim membutuhkan dana yang sangat besar dan komitmen dalam jangka menengah hingga panjang.
“Anda harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia,” ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu (12/10/2022)
Sri Mulyani menegaskan meski negara-negara adidaya masih dapat beroperasi dan menikmati kekayaannya namun masalah perubahan iklim pasti tidak bisa diatasi sendiri. Maka itu, Presidensi G20 Indonesia meyakinkan negara anggota tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Presidensi G20 Indonesia pun menyepakati mekanisme keuangan berkelanjutan membutuhkan kontribusi semua negara termasuk oleh lembaga Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.
Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat dioptimalkan terutama melalui peningkatan kapasitas MDB termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal atau Capital Adequacy Framework (CAF).
Reviu CAF bertujuan untuk mengoptimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar bagi pendanaan pembangunan para negara anggota. Sri Mulyani menjelaskan beberapa inisiatif dalam konteks pembangunan berkelanjutan telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Adapun inisiatif tersebut di antaranya seperti energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.
“Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” ucapnya.
