EKBIS.CO, JAKARTA-- Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencapai target penerbitan 126 juta sertifikat terutama penyediaan rumah bagi rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar kemitraan strategis terkait pertanahan. Adapun kerja sama tersebut ditargetkan mempercepat proses penyelesaian sertifikat milik debitur serta calon debitur BTN.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan kemitraan dalam rangka percepatan pensertifikatan rumah bagi rakyat ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
“Adanya percepatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia termasuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan,” ujarnya, Kamis (13/10/2022).
Menurutnya kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung pensertipikatan khususnya bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. “Tujuannya, agar mereka bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, mereka juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” ucapnya.
Adapun, kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang sinergi tugas dan fungsi bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta jasa dan layanan perbankan. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua perjanjian kerja sama terkait lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan banyak hal untuk mendukung kemudahan penerbitan sertifikat di antaranya telah dilakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses layanan pertanahan. Dilakukannya kemitraan ini, Hadi berharap dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi di bidang teknologi layanan digital antar kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat.
“Terlebih Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses pelayanan melalui inovasi berbasis digital,” ucapnya.
Melalui kerja sama tersebut, lanjut Hadi, para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan dapat memanfaatkan fasilitas KPR BTN untuk memiliki rumah layak huni. “Dengan akses untuk memiliki rumah layak huni, kami berharap kesejahteraan karyawan ATR/BPN semakin terjamin, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Maka itu, kerja sama ini akan memberikan skema KPR, kredit pegawai, kartu kredit, dan fasilitas perbankan lainnya dengan skema yang menarik bagi para karyawan kami,” ucapnya.
Sementara itu Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menambahkan penyediaan rumah rakyat dalam rangka program satu juta rumah sering terhambat masalah sertifikat. Padahal, di tengah kondisi pandemi dan ancaman pemanasan global, rumah menjadi tempat teraman bagi keluarga.
Dengan kemitraan ini, lanjut Haru, akan mengakselerasi proses penyediaan rumah sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian. “Kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjamin status hukumnya,” ucapnya.
Haru menjelaskan lewat kerja sama ini, pihaknya akan mendaftarkan semua aset berupa tanah milik BTN baik yang telah maupun akan menjadi agunan kredit. Kemudian, Haru menuturkan Kementerian ATR/BPN pun akan memberikan pencegahan dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik BTN.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN dan BTN juga akan melakukan percepatan dalam digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan proses penerbitan maupun penyelesaian sertifikat. Selain itu, BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN.
Adapun layanan yang diberikan tersebut mulai dari cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema menarik khusus karyawan kementerian tersebut. “Tentunya kami memiliki program BTN Solusi yang menawarkan skema KPR dan kredit menarik bagi para ASN Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.
