Sabtu 19 Nov 2022 19:01 WIB

Apresiasi Jokowi Bangkitkan Kejayaan Ekonomi Indonesia Lewat Infrastruktur Maritim

pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Red: Muhammad Hafil
Keberadaan tol laut di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan program tol laut di Indonesia sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Jokowi.
Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Keberadaan tol laut di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan program tol laut di Indonesia sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Jokowi.

EKBIS.CO, JAKARTA -- Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) Dahlan Watihellu mengatakan, pembangunan infrastruktur maritim oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia.

Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur maritim yang dinilai tepat adalah tol laut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya.

Baca Juga

“Infrastruktur maritim ini kalau disederhanakan namanya Tol Laut ya, yang saya lihat memang sangat berpotensi sekali untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,”  kata Watihellu saat dihubungi, Sabtu (19/11/2022).

Dikatakan Watihellu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Dasar itu membuat Presiden Jokowi menghadirkan program Tol Laut. 

“Indonesia ini sebagian besar adalah laut ya, dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut,” ucapnya.

Watihellu juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi. Pasalnya, jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU, maka arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja. 

“Bagaimana tol laut tanpa sadar sebelum disahkan sebagai UU, saya kira tol laut itu bagian dari RUU Daerah Kepulauan, itu harus secepatnya disahkan itu. Pemerintah pusat sangat paham hal tersebut. Ini untuk pemerataan arah pembangunan,” jelasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Anas Anwar Makkatutu mengagan, infrastruktur maritim ini merupakan isi lama yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Untuk itu, sudah sangat tepat fokus pembangunan infrastruktur di bidang laut atau maritim. 

“Kalau bicara maritim itu kan isu lama, dulu kan kita kenal dengan rencananya tol laut. Jadi, kalau memang melihat kondisi negara kita, yang terdiri atas pulau-pulau maka memang seharusnya fokus dalam pembangunan infrastruktur di bidang laut,” ujarnya. 

Namun, menurut Anas Anwar Pemeritah agak terlambat dalam memfokuskan program tersebut. Meski begitu, Anas Anwar mendukung Pemerintah untuk terus membangun infrastruktur maritim. 

Karena kan, kita ini negara kepulauan. Kalau menurut saya harusnya dari dulu. Tetapi, okelah. Tidak ada kata terlambat. Jadi, sekarang tinggal, kita tidak butuh lagi yang namanya wacana-wacana. Kita butuh action,” ungkapnya. 

“Karena kan nenek moyang kita pelaut. Dan, kalau itu digerakkan pasti akan lebih mudah lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar daerah itu penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Sudah menjadi langkah tepat, tingga bagaimana actionnya,” tutupnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement