EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kondisi perberasan Indonesia dalam keadaan normal. Tidak ada kekurangan apalagi kelangkaan. Adapun kondisi harga yang meningkat seperti di bulan ini disebabkan faktor tahunan, di mana setiap Desember dan Januari selalu mengalami kenaikan.
"Namun, kondisi tersebut akan segera berakhir karena pada Februari sampai Maret 2023 mendatang harganya kembali normal. Hal itu disebabkan karena petani mulai memasuki panen raya," ungkap Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Ismail Wahab.
Ismail mengatakan, bahwa prognosa Krangka Sempel Area (KSA BPS) menyebutkan luas panen padi tahun ini mencapai 10,61 juta hektare dengan produktivitas rata-raya 5,2 ton per hektare. Adapun produksi yang dihasilkan mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 32,07 juta ton beras.
Menurut Ismail, semua data yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil survei jajaran Kementan bersama BPS dan Bapanas. Selanjutnya hasil survei di evaluasi oleh para pakar statistik sebelum akhirnya dipublikasikan kepada masyarakat.
"Jadi di Juni saja cadangan beras nasional mencapai 8 juta yang tersebar di penggilingan dan pedagang. Paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian BLT juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," kata Ismail.
Adapun mengenai penyebab mengapa Bulog belum melakukan penyerapan, hal itu dikarenakan terdapat perbedaan harga antara penggilingan yang memberikan harga sebesar Rp 10.300 dan Bulog yang menerapkan harga Rp 9.700. Di situlah kendala mengapa Bulog belum menyerap.
"Padahal Bapak Presiden meminta Bulog harus membeli dengan harga pasar, yaitu di atas Rp 10 ribu," katanya.
Sementara hasil identifikasi dan cek ketersediaan stok beras di penggilingan saat ini berdasarkan data Simonstok (Bapanas) dan hasil konfirmasi dari Dinas Pertanian Provinsi mencapai 1,87 juta ton. Sedangkan stok beras di penggilingan yang siap diserap Bulog sebesar 798.360 ton.
"Hasil validasi lapangan di 7 provinsi per 18 November 2022, siap dikerjasamakan dengan harga pasar sebesar 353.620 ton beras. Sedangkan hasil standing crop bulan Sept-Des 2022 di 10 lokasi sentra produksi akan menghasilkan produksi beras sebesar 6,59 juta ton, dimana pada Bulan ini diperkirakan produksi 1,18 juta ton beras dan Desember 0,99 juta ton beras," katanya.
Sementara Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menambahkan bahwa Indonesia sejak 3 tahun terakhir sudah tidak melakukan impor beras umum. Adapun produktivitas padi Indonesia di Asia Tenggara berada pada nomor 2 setelah Vietnam.
"Setiap tahun surplus beras, harga relatif stabil dan hasil survei stok beras oleh BPS pada April 2022 sebesar 10,15 juta ton. Itu artinya sangat aman untuk kebutuhan nasional tahun ini," jelasnya.
Kuntoro memastikan kenaikan harga beras tidak terkait dengan kondisi pasokan dan jumlah stok di lapangan mengingat pasokan saat ini dalam kondisi normal. "Bahkan ada sedikit pergeseran musim panen karena musim tanam bergeser maju di Bulan Agustus, karena kemarau basah. Tapi kami melihat tidak ada sesuatu yang tidak normal. Kalaupun terjadi peningkatan harga beras karena setiap tahun di Bulan Januari Desember bukan masa panen raya dan tertinggi di lapangan selalu terjadi di akhir tahun," jelasnya.
Kuntoro menegaskan cadangan beras nasional terbesar berada di rumah tangga dengan presentase mencapai 68 persen. Dari hasil survei stok beras berdasar lokasi pada akhir Juni 2022, di Bulog mencapai 11,40 persen, penggilingan mencapai 7,25 persen, pedagang 10,67 persen dan rumah tangga mencapai 67,94 persen, dengan total beras 9,71 juta ton.
"Jadi total beras di akhir Juni tahun ini mencapai 9,71 juta ton. Sekali lagi data ini sudah dikonfirmasi di lapangan. Bahkan untuk Oktober-Desember kita punya potensi luas panen sebanyak 1,91 juta hektar. Kondisinya ini lebih tinggi daripada 2021, atau meningkat 16,45 persen atau 0,27 hektar jika dibanding 2021," jelas Kuntoro.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa Bulog harus serius dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya data yang perlu disinkronisasi karena berperan penting terhadap kebijakan pangan masyarakat Indonesia.
“Kita (Komisi VI) datang untuk memastikan adanya sinkronisasi data terkait ketersediaan stok pangan. Kementerian Pertanian selalu mengatakan data stok pangan kita melimpah, namun kenyataan di lapangan tidak," ujarnya.
Sementara kalau hanya sekadar mengimpor, menurut dia, itu sangat merugikan petani setempat, otomatis harga akan turun drastis. "Jadi, hal ini penting sebagai bentuk verifikasi kita datang ke sini,” terangnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan Bulog juga harus melakukan pembelian yang cukup pada saat panen. Hal ini bertujuan supaya stok beras terjaga di gudang-gudang Bulog, serta harga yang lebih terjaga, khususnya di kalangan petani.
"Kita harus siap pada saat harga beras naik. Bulog harus melakukan stabilisasi dengan mengeluarkan cadangan berasnya. Tetapi, hal ini juga harus didukung beberapa kebijakan mitra kami lainnya, termasuk Kementerian Pertanian,” ujarnya.
