EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan berbagai program dan isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India, yang mana sudah dimulai pada Desember 2022 ini.
"Jadi untuk program prioritas isu di Presidensi G20 Indonesia akan terus dilakukan oleh India sebagai the next Presidensi," kata Sri Mulyani di depan awak media setelah acara Malam Apresiasi Presidensi G20 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Adapun, berbagai program prioritas tersebut diantaranya dana pandemi (pandemic fund), khususnya yang berhubungan dengan perubahan iklim (climate change), yang mana dana tersebut digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Selain itu, program prioritas yang akan dilanjutkan pada Presidensi G20 India diantaranya transformasi digital, penanggulangan krisis pangan dan energi, serta program khusus finance track yaitu central bank digital currency (CDBC) dan global taxation.
Adapun, CDBC merupakan uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral yang digunakan sebagai alat pembayaran sah untuk menggantikan uang kartal, serta akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara.
Sedangkan, global taxation merupakan suatu sistem pengenaan PPh yang mengenakan pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber, dan jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP)
Dalam kesempatan ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebut pihaknya bersama PLN akan menindaklanjuti dan memonitor berbagai kesepakatan dalam Energy Transition Mechanism (ETM) pada KTT G20 di Bali, seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang senilai 20 miliar dolar AS.
"Berbagai kesepakatan ETM dimana ada JETP 20 miliar (dolar AS) kita monitor dengan PLN. Dan program ETM yang bisa diwujudkan, sehingga dana- dana tersebut benar benar bisa masuk (ke Indonesia)," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta untuk segera menindaklanjuti dan memonitoring berbagai komitmen investasi yang didapatkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
