Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa semenjak pulih dari pandemi COVID-19, data kemiskinan per Maret 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,60 persen dibanding Maret 2021. Namun, ketika inflasi menghantam perekonomian, kemiskinan kembali meningkat sebesar 0,03 persen di September 2022.
Masyarakat berpenghasilan rendah harus mengalokasikan konsumsinya pada pos-pos yang lebih penting berdasarkan skala prioritas, seperti mengurangi pengeluaran di luar konsumsi pangan. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi bantuan sosial yang lebih terarah dan lebih menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Berkurangnya permintaan di Eropa dan Amerika sebagai dampak dari krisis biaya hidup itu akan mempengaruhi produksi dan margin perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan manufaktur di Indonesia.
"Dalam masa ini, perusahaan akan bisa saja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan lapangan pekerjaan baru yang dibuka akan lebih sedikit," ujar Hasran.
Sebelumnya, untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan dengan sejumlah langkah, antara lain memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga secara terukur di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR.
Suku bunga acuan BI alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen pada Kamis (19/1/2023).
Stabilisasi nilai tukar rupiah juga diperkuat sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi barang impor, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Instrumen operasi moneter valas berupa term deposit valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diimplementasikan sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia.
