EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) menargetkan pada tahun ini ada 31 proyek KPBU dengan nilai Rp 212,52 triliun. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna memerinci, 31 proyek tersebut yakni 14 proyek KPBU senilai Rp 73,93 triliun dalam tahap penyiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp 138,41 triliun dalam tahap transaksi. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan kerja sama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha.

"Inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur," ujar Herry dalam siaran persnya, Jumat (27/1/2023).

Ia memerinci, pada tahap penyiapan, terdiri atas tiga proyek SDA senilai Rp 20,74 triliun, empat proyek jalan dan jembatan senilai Rp 34,55 triliun, enam proyek permukiman senilai Rp 17,91 triliun, serta terdapat satu proyek perumahan senilai Rp 730 miliar.

Kemudian, pada tahap transaksi terdiri dari lima proyek SDA senilai Rp 11,72 triliun, dua proyek jalan dan jembatan senilai Rp 70,44 triliun, empat proyek permukiman senilai Rp 13,22 triliun, dan enam proyek perumahan senilai Rp 43,21 triliun.

Herry menjelaskan, pada tahun lalu DJPI telah mengerjakan 27 proyek KPBU senilai Rp 269,78 triliun dalam tahap penyiapan dan tujuh proyek KPBU senilai Rp 68,96 triliun dalam tahap transaksi. Adapun realisasi keuangan pada TA 2022 mencapai 85,31 persen dengan realisasi fisik sebesar 85,94 persen. Kemudian, pada TA 2023 ini porsi DJPI pada pagu anggaran 2023 sebesar Rp 165,9 miliar.

Herry juga menambahkan, Kementerian PUPR melalui DJPI juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total 232.072 unit pada TA 2023. Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220 ribu unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun,” kata Herry.