EKBIS.CO, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan, para produsen minyak goreng telah sepakat untuk memasok minyak goreng ke BUMN pangan yakni ID Food dan Bulog. Hal itu akan dijadikan sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP).
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, usai mengikuti rapat terkait pasokan minyak goreng bersama BUMN pangan dan para produsen minyak goreng, Rabu (8/2/2023) di Jakarta.
Ia mengatakan, dengan adanya Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
“Untuk itu, hari ini kita mengundang BUMN pangan dan beberapa produsen minyak goreng membahas penyelenggaraan CPP terkait minyak goreng yang menjadi amanat Perpres 125 Tahun 2022,” kata Arief melalui siaran pers.
Arief mengatakan, dalam pertemuan tersebut, NFA meminta para produsen minyak goreng mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketersediaan cadangan minyak goreng pemerintah melalui komitmen penyaluran minyak goreng ke ID Food dan Bulog.
“Pemerintah perlu kolaborasi yang baik dengan semua pihak, baik antar kementerian dan lembaga, BUMN, serta sektor swasta atau para produsen minyak goreng, maka kita libatkan para produsen untuk memberikan masukan terkait pasokan bagi BUMN Pangan,” ungkapnya.
Arief menuturkan, untuk tahap awal ini disepakati komitmen penyaluran minyak goreng ke dua BUMN pangan tersebut sebanyak total 29 juta liter per bulan dimulai dari Februari-Maret 2023.
Jumlah tersebut terdiri atas 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Dari total 29 juta liter tersebut, ID Food akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak tujuh juta liter.
Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, yang terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, Apical Group 8 juta liter, KPN Group 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter.
Selanjutnya, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.
“Komitmen tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA,” ujarnya.
Sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah, Arief mengapresiasi terlaksananya komitmen ini. Ia berharap dalam pelaksanaannya para produsen dapat menjalankan sesuai komitmen yang diawasi oleh Satgas Pangan Polri.
Menurutnya, komitmen penyaluran untuk cadangan minyak goreng pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 6 Februari lalu.
Seperti diketahui, pemerintah telah menambah kebijakan alokasi DMO 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang bulan puasa dan lebaran.
