EKBIS.CO,  JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebesar 404,9 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen.

"(Posisi ULN Januari 2023) melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1 persen," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (14/3/2023).

Dia menjelaskan kontraksi pertumbuhan tersebut bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Jika dirinci, Erwin mengatakan pada Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8 persen.

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat," jelas Erwin.

Dia memastikan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Termasuk juga menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, Erwin mengungkapkan, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. "Khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," tutur Erwin.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, dan pertahanan. begitu juga dengan sektor jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,3 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah," tutur Erwin.