EKBIS.CO, SURABAYA -- Pemerintah memastikan bakal mengatasi krisis beras yang saat ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menyebabkan harga beras di wilayah tersebut melambung tinggi.
Perum Bulog dan Kementerian Perhubungan telah melakukan pengangkutan bantuan beras 1.600 ton menggunakan kapal Tol Laut KM Kendhaga Nusantara 5 dan KM Kendhaga Nusantara 11.
Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting mengatakan, pengangkutan bantuan beras untuk masyarakat di Provinsi NTT tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan KM Kendaga Nusantara 5 yang saat ini telah selesai melakukan pemuatan beras di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
"Kapal tersebut diberangkatkan pada Ahad, 26 Maret 2023, dengan pemuatan sebanyak 600 ton atau 30 Teus dengan rincian 2 Teus didistribusikan ke Maumere dan distribusi ke Ende sebanyak 28 Teus," ujar Hendri dalam keterangannya, Ahad (26/3/2023) malam.
Hendri menjelaskan, untuk tahap kedua akan menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11 yang rencana akan diberangkatkan pada Rabu, 29 Maret 2023. Kapal rencananya memuat sebanyak 1.000 ton atau 50 Teus, untuk didistribusikan ke Ende sebanyak 12 Teus dan Atambua/Atapupu sebanyak 38 Teus.
"Distribusi dilakukan menggunakan kapal Tol Laut dan pada kesempatan ini, Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pengangkutan bantuan beras dari Perum Bulog tersebut," ujar Hendri
Dengan adanya kegiatan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemenuhan pasokan beras di Provinsi NTT khususnya menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H/2023 sehingga harga beras dapat stabil.
Lebih lanjut ia mengatakan, program Tol Laut diselenggarakan sebagai upaya Pemerintah untuk memfasilitasi sarana transportasi laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang pokok dan penting, terutama masyarakat yang berada di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P) yang belum dilayani kapal-kapal komersil.
"Selain itu juga kapal-kapal Tol Laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pemerintah lainnya guna pengangkutan bantuan sosial atau kemanusiaan," ujarnya.
