EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menyebutkan, terdapat 31 persen impor pakaian dan alas kaki yang tidak tercatat atau unrecorded. Termasuk impor pakaian bekas yang tengah gencar diberantas pemerintah saat ini.
"Saat ini, unrecorded impor termasuk impor pakaian dan alas kaki ilegal jumlahnya sangat besar, rata-rata 31 persen dari total pasar domestik. Tidak terlalu jauh berbeda dengan impor pakaian dan alas kaki legal sebesar 41 persen," ujar Teten dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Jakarta, Senin (27/3/2023).
Maka ia menegaskan, bukan hanya pakaian bekas ilegal yang membunuh dan menguasai pasar domestik, tapi juga baju impor yang unrecorded. Guna mengatasi itu, kata dia, pemerintah akan melakukan restriksi atau pembatasan impor.
"Tadi saya sampaikan ke Mendag (Zulkifli Hasan) ini perlu kita atur. Kita jangan membiarkan pasar kita begitu mudah dimasuki oleh mereka," tegasnya.
Menurut dia, hampir semua negara memberlakukan restriksi meski sudah masuk perdagangan bebas. Itu karena, kebijakan tersebut merupakan upaya setiap negara dalam melindungi pasar dalam negeri masing-masing. Eropa misalnya, sambung Teten, memperketat sawit Indonesia masuk pasar mereka.
"Sawit kita saja di luar dihambat dengan berbagai isu lingkungan. Lalu kita impor pisang dibutuhkan 21 sertifikat, ada tiga yang setiap bulan di-review, masa kita begity leluasa masukkan produk ke sini tanpa hambatan," tutur dia.
Kebijakan restriksi ini, lanjutnya, akan dibahas lebih lanjut. Tidak hanya dengan Kementerian Perdagangan, tapi juga dengan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Menurut data Badan Pusat Statistik, sepanjang 2022 total volume impor pakaian bekas impor dan barang bekas lainnya sebanyak 272,14 ribu dolar AS dengan volume 26,2 ton. Importasi itu naik signifikan dari tahun 2021 yang senilai 44,1 ribu dolar AS dengan volume 7,9 ton. Khusus untuk periode Januari 2023, BPS mencatat nilai impornya baru mencapai 1.965 dolar AS dengan jumlah 147 kilogram.
