EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menghadiri acara yang diselenggarakan Bank Dunia, yakni Unlocking the Full Potential Of Digital Transformation In Southeast Asia: Role Of Public And Private Sector. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu secara bilateral dengan Gubernur Bank Sentral China PBoC (The People’s Bank of China) Yi Gang.
Sri Mulyani mengungkapkan tiga poin yang menjadi bahan diskusi. Pertama, kondisi perekonomian global yang masih dibayangi perlambatan pada 2023.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dan diantisipasi bersama-sama. Meski ekonomi global telah pulih secara bertahap, namun masih dibayangi perlambatan pada 2023,” tulis Sri Mulyani dalam akun instagram resminya @smindrawati, dikutip Sabtu (15/4/2023).
Kedua, mengenai Kepemimpinan Indonesia ASEAN 2023. Yi Gang pada kesempatan itu memberikan masukan dan dukungannya terhadap ASEAN dan ASEAN+3 bidang keuangan, termasuk memperkuat Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
CMIM adalah fasilitas bantuan keuangan regional yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek, serta melengkapi fasilitas pendanaan internasional lain yang sudah ada. AMRO adalah organisasi pengawasan ekonomi makro regional yang bertujuan untuk mengamankan stabilitas ekonomi makro dan keuangan di kawasan ASEAN serta Jepang, China, dan Korea.
Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan China untuk Indonesia dalam Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF), sebuah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. Pada Februari lalu dan kesediaan China menjadi contact group guna membantu proses keanggotaan Indonesia FATF.
“Saya juga sangat mengapresiasi dukungan China khusus Indonesia dalam plenary FATF Februari lalu dan kesediaannya menjadi contact group untuk membantu proses keanggotaan Indonesia di FATF,” tulis Sri Mulyani.
