EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Indodax mengungkapkan teknologi smart contract yang selama ini digunakan oleh pelaku industri kripto, juga dapat dimanfaatkan lebih luas pemerintahan. Hal ini mengingat teknologi smart contract dapat diaplikasikan seperti dalam melakukan pemungutan suara serta melancarkan program penggalangan dana masyarakat.
CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan kemampuan teknologi smart contract terbuka dan dilihat secara umum. "Karena adanya transparansi, kita juga bisa mudah untuk melacak dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian data yang ada," ujar Oscar dalam keterangan tulis, Ahad (30/4/2023).
Ia menjelaskan, smart contract atau kontrak pintar, merupakan protokol eksekusi yang bersifat digital dan disimpan jaringan blockchain. Smart contract berjalan secara otomatis, transparan serta melibatkan lebih dari satu pihak. Saat ini, teknologi itu telah banyak digunakan sebagai tonggak utama di lingkungan aset kripto seperti NFT, pembuat token kripto, maupun decentralized apps lainnya.
"Adanya smart contract, kita dapat memasukkan aturan tersebut dan menerapkannya melalui kode. Jika perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sudah menggunakan smart contract, maka kita tidak lagi memerlukan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah atau untuk memastikan verifikasi transaksi," ucapnya.
Oscar menyebut konsep dari smart contract dipelopori oleh jaringan Ethereum. Tak heran banyak token kripto lain yang berjalan di jaringan Ethereum yang mana merupakan buah hasil penggunaan smart contract.
"Karena smart contract berdiri di atas jaringan blockchain yang bersifat publik maka masyarakat umum sekalipun bisa melihat kontrak yang sudah disepakati," ucapnya.
Menurut Oscar, semakin banyaknya token yang berjalan jaringan Ethereum, skalabilitas Ethereum pun semakin melambat. Serta adanya biaya tambahan gas fee Ethereum yang juga besar. Maka itu, lahirlah jaringan smart contract lainnya yang mana beberapa di antaranya adalah jaringan Solana, Polygon, dan Cardano.
Harapannya, selain dapat dimanfaatkan industri kripto dan bidang pemerintah, smart contract juga dapat memaksimalkan industri kesehatan di Indonesia. "Meskipun smart contract tidak luput dari kekurangan, seperti adanya kemungkinan diretas dan lain-lain, tapi kita bisa memanfaatkan smart contract dengan transparansi yang lebih baik lagi," ucap Oscar.