EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023. Perry memastikan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia.
“Komitmen ini melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak 2019,” kata Perry saat membuka FEKDI 2023, Senin (8/5/2023).
Dia menjelaskan, dengan hadirnya QRIS, BI Fast, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran. Selain itu juga dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital.
Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja,” tutur Perry.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia juga memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan. Airlangga mengatakan hal tersebut ditandai dengan nilai ekonomi digital 2022 yang mencapai angka 77 miliar dolar AS atau tumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Nilai ekonomi digital diproyeksikan akan meningkat hampir dua kali lipat hingga 130 miliar dolar AS pada 2025,” ucap Airlangga.
Pada pembukaan FEKDI 2023, juga dilakukan peluncuran kartu kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI). KKI yang diterbitkan tersebut merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas.
