EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Timor-Leste Taur Matan Ruak menggelar pertemuan bilateral di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (9/5/2023). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk di wilayah perbatasan kedua negara.
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan PM Timor-Leste ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. "Kedua pemimpin sepakat bahwa akan dibentuk joint working group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut, dikutip dari siaran pers Istana.
Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga sepakat mendorong dimulainya pembentukan bilateral investment treaty. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
"Bapak Presiden juga mengingatkan mengenai masalah pentingnya kita segera menyelesaikan perundingan batas negara," ucap Retno.
Dalam sambutannya, Jokowi juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Timor-Leste atas keikutsertaannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.
"Bapak Presiden menyampaikan tentunya ucapan selamat datang karena untuk pertama kalinya Timor-Leste berpartisipasi dalam KTT ASEAN," ujar Retno.
Terkait keanggotaannya di ASEAN, Timor-Leste pun menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang telah diberikan Indonesia. Jokowi berharap Timor-Leste dapat segera memenuhi semua kriteria untuk dapat menjadi anggota penuh ASEAN.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini, road map untuk Timor-Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati dan mengharapkan agar Timor-Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di road map yang besok akan diadopsi sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN," ujar Retno.
Dalam pertemuan bilateral tersebut dihadiri juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
