EKBIS.CO, OLEH RAHAYU SUBEKTI
Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong intermediasi ekonomi hijau namun hal itu membutuhkan sinergi. Terlebih, dalam salah satu kesimpulan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN pada 10-11 Mei di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan mengenai kerja sama ekonomi.
Jokowi menuturkan, pemimpin ASEAN sepakat membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. "Dalam hal ini, hilirisasi menjadi kunci," kata Jokowi, Kamis (11/5/2023).
Sejak awal 2023, Jokowi juga meminta dunia perbankan untuk mendukung dan mengawal kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah. Jokowi mengharapkan perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi.
"Saya minta kebijakan hilirisasi ini dikawal. Kalau ada yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, konsistensi dalam melakukan hilirisasi adalah kunci yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, Jokowi memastikan kebijakan hilirisasi akan terus dilakukan.
Dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Nomor 40, Maret 2023, Bank Indonesia (BI) memastikan komitmennya mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah. Dalam prakatanya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan hilirisasi di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan kelautan perlu ditingkatkan.
"Peningkatan hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Perry.
ASEAN rentan perubahan iklim
Negara ASEAN sendiri dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim. Tingginya risiko bencana alam, ketergantungan terhadap sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian dan SDA, serta tingginya populasi dan ekonomi berbasis pesisir.
Untuk menangkal berbagai tantangan tersebut, diperlukan memperluas penerapan keuangan hijau. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya transisi yang terkelola dengan baik untuk memitigasi risiko ekonomi dan sosial.
Hal tersebut menurutnya hanya bisa dicapai dengan tiga konsideran yaitu kebijakan yang kuat dari otoritas dan dukungan politik pemerintah, kerangka transisi perubahan iklim yang jelas, serta keberlangsungan modal untuk pembangunan proyek berkarakteristik hijau. Sementara negara ASEAN yang masing-masing memiliki perbedaan dalam kapasitas dan tantangannya harus memiliki asistensi teknis dalam transisi hijau.
"Bank sentral berperan bukan hanya untuk mempromosikan keuangan hijau tetapi juga pada tahap implementasinya, terutama pada transisi keuangan," ucap Perry.
Perry menegaskan, BI berkomitmen bersama swasta dan pemerintah menuju Sustainable Development Growth (SDG). Implementasinya, BI menerapkan sejumlah kebijakan diantaranya insentif likuiditas bagi bank yang menjalankan proyek hijau, asistensi teknis keuangan hijau berbalut loka karya untuk pemerintah daerah, dan manajemen cadangan devisa yang meliputi portofolio sektor hijau dan sukuk.
Inovasi kebijakan
Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan, berbagai inovasi dilakukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah. Dia menuturkan, dukungan tersebut dilakukan melalui kajian, rekomendasi kebijakan terkait hilirisasi sektor, dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi kelancaran hilirisasi.
"Peraturan terkait term deposit (TD) valas diimplementasikan sejak Maret 2023 untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), di samping memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry.
Perry memastikan, BI akan mendorong penguatan kontribusi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Khususnya untuk mendukung program hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memastikan untuk mendukung industri dalam negeri yang menjalankan program hilirisasi. Khususnya untuk mendukung pendanaan dari sektor jasa keuangan.
"Untuk memperkuat sektor jasa keuangan dan infrastruktur pasar, OJK telah menerbitkan penyempurnaan ketentuan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Nomor 4 tahun 2023)," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II 2023, Senin (8/5/2023).
Saat ini, OJK juga sudah memberikan persetujuan pernyataan pendaftaran penawaran umum (IPO) kepada dua perusahaan nikel. Persetujuan tersebut untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal.
Insentif untuk bank
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Yati Kurniati mengakui saat ini masih ada tantangan global maupun risiko di dalam negeri. Yati memastikan BI tetap berupaya mendorong intermediasi mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pemulihan ekonomi kita signifikan, kredit tumbuh tinggi, yield SBN turun, periode Maret ini nilai tukar kembali menguat kembali,” kata Yati dalam diskusi acara peluncuran Kajian Stabilitas Sistem Keuangan Nomor 40, Rabu (10/5/2023).
Yati menuturkan, pembiayaan hilirisasi memang sangat tinggi. Meskipun begitu, Yati memastikan BI akan mendorong intermediasi pada industri hilirisasi.
Tidak hanya di sektor tambang, Yati menegaskan BI juga akan mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. “Kalau sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan coverage nya lebih banyak ke perusahaan kecil. Kalau bicara tambang, korporasinya relatif menengah ke atas,” ujar Yati.
Yati menilai, untuk mendorong industri hilirisasi di Indonesia membutuhkan sinergi dengan otoritas terkait. Untuk itu, Yati menekankan, BI mendukung melalui insentif yang diberikan kepada bank untuk memberikan pembiayaan hijau.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan telah memberikan berbagai relaksasi kepada perbankan untuk mendorong pembiayaan hilirisasi. "Hilirisasi merupakan program strategis pemerintah, maka yang dilakukan penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit lebih rendah. Ini berlaku bukan hanya perbankan tapi juga perusahaan pembiayaan," ujar Mahendra dalan Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Mahendra menjelaskan, relaksasi diberikan tidak hanya untuk pengembangan di hulu namun juga di hilir. Salah satu relaksasi dimaksud yakni OJK memperpanjang kebijakan insentif bagi penyediaan dana kepada debitur untuk sektor produksi dan konsumsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai hingga 31 Desember 2023.
Dukungan insentif untuk mendorong pembiayaan saat ini sudah dibuka. Hal itu hanya tinggal dimanfaatkan untuk mendorong transisi menuju terwujudnya net zero emission.
