Sementara itu Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, turut mendukung gerakan pemberian nomor induk berusaha bagi UMKM yang berlangsung di wilayahnya. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Lampung, yang kini juga didorong dengan potensi pariwisata yang erat hubungannya dengan UMKM.
“Provinsi Lampung memiliki 343 ribu UMKM dan mayoritas bergerak di sektor pertanian. Sebagai lumbung pangan, produk yang dihasilkan pasti berkualitas dan memiliki kontinuitas,” ucapnya.
Staf Khusus dan Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tina Talisa, menambahkan pentingnya kepemilikan nomor induk berusaha untuk memudahkan UMKM dalam mengoperasikan usaha. Tak hanya sebagai identitas, nomor induk berusaha juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor.
“Setiap pelaku usaha diharapkan dapat memiliki dan mengurus kepemilikan nomor induk berusaha. Satu nomor induk berusaha boleh untuk banyak bidang usaha. Bagi usaha perorangan, untuk mengurus NIB yang dibutuhkan hanya KTP elektronik dan tidak dipungut biaya,” ucapnya.
Dalam semangat percepatan transformasi ekonomi digital, Deputi Kepala Perwakilan KPW Bank Indonesia Provinsi Lampung, Irfan Farulian menekankan peran Bank Indonesia lewat inovasi transaksi digital.
“BI memiliki layanan keuangan digital, salah duanya QRIS dan BI Fast. Pada 2021, BI menerbitkan QRIS dan BI Fast transfer dana dan untuk belanja di UMKM atau pasar. QRIS berkaitan erat juga dengan kredit skor, sehingga memudahkan bank untuk melihat kelayakan UMKM tersebut,” ucapnya.
Dari sisi penggerak UMKM, Co-Founder Askha Jaya, Desmayanti Eka Saputri turut mengajak peserta Creative Talks Pojok Literasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha melalui sistem OSS. Dia menuturkan kemudahan setelah mendaftarkan legalitas usaha dan mendapatkan nomor induk berusaha, Askha Jaya lebih cepat mendapat sertifikasi halal yang meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga bisa menjadi top 3 item terlaris salah satu e-commerce.
