EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendorong perbankan nasional meningkatkan kontribusi untuk pengembangan ekonomi hijau. Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan, kontribusi perbankan terhadap ekonomi hijau masih kecil.
Menurut Ahmad, portofolio keuangan berkelanjutan atau sustainable finance empat bank terbesar di Indonesia mencapai sekitar Rp 1.290 triliun. "Dari jumlah itu, porsi proyek hijau baru Rp 326 triliun dan sisanya aspek sosial," kata Ahmad melalui siaran pers, Rabu (14/6/2023).
Dari sudut pandang perbankan, menurut Ahmad, diharapkan ada insentif untuk menerbitkan obligasi hijau atau green bond. Sebab, ketika bank menerbitkan green bond akan digunakan untuk membayar green project atau memutar ekonomi hijau.
"Kalau ingin pembiayaan green project makin cepat dengan potensi yang makin besar ke depan, mari sama-sama kita dukung dari seluruh stakeholder, agar nanti kalau perbankan menerbitkan green bond mendapatkan special interest, dapat diskon tidak harga premium seperti sekarang," ujar Ahmad.
BRI berkomitmen dalam menerapkan sustainable finance sebagai dukungan terhadap program ekonomi hijau pemerintah. Pada kuartal I 2023, BRI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit berkelanjutan sebesar 11,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
"Angkanya bertambah menjadi Rp 710,9 triliun pada akhir kuartal I 2023 dari yang sebelumnya Rp 639,9 triliun per kuartal I 2022. Dengan kinerja tersebut, BRI optimistis dapat menjadi market leader dalam penerapan ESG," kata Ahmad.
Kredit berkelanjutan tersebut disalurkan pada berbagai sektor, diantaranya adalah segmen UMKM, energi terbarukan, hingga transportasi ramah lingkungan. Kontribusi segmen UMKM menjadi yang terbesar dengan persentase hingga 88,7 persen terhadap potofolio Kredit Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) BRI atau setara Rp 630,7 triliun.
Ahmad menjelaskan, komitmen BRI tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah yang menargetkan dapat menurunkan sekitar 32 persen efek gas rumah kaca pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, menurut Ahmad, pemerintah perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk di sektor keuangan.
