EKBIS.CO, PADANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus mengoptimalkan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa menargetkan akan ada sebanyak 514 TPAKD tersebar di seluruh kabupaten dan kota Indonesia.

"Progres TPAKD ini sudah sekitar 80 persen, jadi 500-an itu target kami," kata Aman di Padang, Selasa (22/6/2023).

Dia menjelaskan, hingga Juni 2023 sudah ada 493 TPKAD terbentuk. Dia merinci, 35 TPAKD ada di tingkat provinsi dan 458 berada di kabupaten dan kota.

Dia yakin keberadaan TPAKD tersebut dapat mendorong implementasi inklusi dan literasi keuangan. Terlebih saat ini inklusi dan literasi keuangan gapnya masih cukup besar bahkan kondisinya berbeda antara di perkotaan dan perdesaan.

Saat ini, OJK resmi meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kampuang Nagari Sumpur, Tanah Datar Sumatra Barat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan program EKI di perdesaan tersebut akan mengoptimalkan potensi yang ada.

“Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten kota,” ungkap Friderica.

Friderica menjelaskan Sumatra Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022. Survei tersebut menujukan Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing 40,7 persen dan 76,88 persen yang masih di bawah angka tingkat nasional saat ini sebesar 49,68 persen dan 85,10 persen.

Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatra Barat saat ini juga memiliki program Nagari Naik Kelas. Friderica menegaskan program tersebut berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat di desa tertinggal.