EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menilai bahwa kerja sama global diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
"Kerja sama diperlukan baik dari sisi pembiayaan, teknologi, maupun keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua," kata Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Paris Summit 2023, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Saat ini, dia mengungkapkan, banyak negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan terutama untuk negara berkembang.
Selain itu, langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim. Termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar 100 miliar dolar AS per tahun yang hingga saat ini belum terpenuhi.
Di samping itu, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan, baik pada alam maupun manusia. Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan, termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya.
Kehadiran Sri Mulyani dalam Paris Summit 2023 mewakili Presiden Joko Widodo memenuhi undangan dari Presiden Prancis. Paris Summit 2023 yang berlangsung pada 22-23 Juni 2023 bertujuan untuk membangun diskusi dan penguatan kerja sama multilateral dalam membangun solusi pembiayaan global untuk penanganan tantangan global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2030/SDGs 2030), termasuk agenda perubahan iklim global.
Sri Mulyani juga melakukan serangkaian kegiatan pertemuan bilateral di London, Inggris, dan Paris, Prancis, dalam rangka kunjungan kerja dan di sela-sela rangkaian Paris Summit 2023 pada 21-23 Juni 2023 untuk bertukar pikiran tentang pemulihan ekonomi global, transisi energi, pembiayaan iklim dan pasar karbon, hingga membahas perkembangan Keketuaan Indonesia di ASEAN.
Beberapa tokoh penting yang bertemu dengan Menkeu Sri Mulyani, yakni Jeremy Hunt (menteri keuangan Inggris-Chancellor of the House Exchequer of the UK), Janet Yellen (menteri keuangan Amerika Serikat), Nirmala Sitharaman (menteri keuangan India), Bruno Le Maire (menteri keuangan Prancis), Ajay Banga (presiden Grup Bank Dunia), Mathias Cormann (sekretaris umum Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan/OECD), Anna Bjerde (direktur pelaksana Bank Dunia), dan Thomas Heller (chairman of the board and senior Strategic Advisor Climate Policy Initiative).
Pertemuan-pertemuan bilateral tersebut tidak hanya membahas perkembangan isu ekonomiglobal beserta tantangannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk meminta dukungan atas agenda-agenda prioritas Indonesia, seperti sektor energi dan keuangan, termasuk kerja sama pada forum G-20 dan lembaga keuangan multilateral yang strategis.
